Ini Kriteria Pejabat Pemerintah yang Pindah Duluan ke IKN

Dream - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (k/l) akan berpindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.

Rupanya pemindahan itu akan dilakukan bertahap, tidak semua deputi masing-masing K/L akan berkantor di IKN, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Anas usai mengikuti sidang paripurna perdana di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024.

© MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengkombinasi tugas kedinasan ASN dengan metode work from home (WFH) dan work from office (WFO) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. (Muhammad Radityo). 2024 maverick

" Kami mendapatkan tugas bagaimana pemindahan ASN. Awalnya adalah ada menteri dulu yang pindah dan ada menteri yang masih stay di Jakarta. Tapi kemudian diputuskan seluruh Kementerian pindah ke IKN, seluruh Kementerian," ujar Anas.

Tidak semua deputi akan langsung pindah. Untuk tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

" Tentu dengan Deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan secara minimal, jadi belum seluruh Deputi dan belum seluruh asdep pindah ke IKN," ucap Anas.

Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar k/l pemerintah akan menerapkan skema pola kerja baru melalui shared offices atau kantor berbagi.

Dengan skema ini, pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun K/L).

" Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet pertama di IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Dia menyampaikan bahwa pemindahan tersebut untuk mendorong pemerataan ekonomi. Sehingga roda ekonomi nasional tak lagi terlalu bertumpu pada Pulau Jawa.

" Kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan juga untuk yang luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengeluhkan populasi di Jawa yang bebannya sudah terlampau besar sekali, di mana pulau tersebut ditinggali oleh sekitar 56 persen penduduk di Indonesia.

" Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," kata Jokowi.