Bebas Stres dan Macet, Gubernur Ridwan Kamil Izinkan PNS di Jabar Kerja dari Mana Saja

Ridwan menambahkan konsep dengan sistem kerja di mana saja itu telah melalui proses studi selama 1 tahun dan diyakini bakal meningkatkan produktivitas kerja ASN.

Tak hanya memacu produktivitas, nggaran APBD untuk transportasi pegawai serta makan minum dinas juga bisa dihemat dengan pola kerja baru ini.

“ Stres di perjalanan lalu lintas akan berkurang dan juga membantu pengurangan volume kendaraan sehingga potensi kemacetan bisa dikurangi,” tambahnya.

Namun sistem kerja ini hanya diberikan kepada ASN yang sejarah kerjanya disiplin dan produktif. Para ASN wajib mendapatkan persetujuan atasan di mana KPI kerja wajib meningkat.

“ Inilah adaptasi reformasi kerja pasca pandemi Covid, bahwa sejatinya kita bisa produktif tanpa harus selalu commuting ke kantor seperti pola kerja konvensional lainnya,” ungkap Ridwan.

Menutup informasinya, pria yang kerap disapa Kang Emil ini berharap dunia kerja swasta pun bisa memulai secara permanen pola kerja seperti itu. Sehingga menghemat biaya, mengurangi stres dan mengurangi potensi kemacetan lalu lintas.

Tim Investigasi Ponpes Al Zaytun Bentukan Ridwan Kamil Mulai Bekerja Hari Ini, Apa yang Dicari?

Dream - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menindaklanjuti polemik pesantren Al Zaytun, dengan membentuk tim khusus. Nantinya tim akan bertugas mengumpulkan fakta sekaligus berdialog dengan pengurus Al Zaytun.

Tim tersebut bertugas menggelar investigasi selama 7 hari dan akan mulai bekerja pada hari ini (Selasa, 20 Juni 2023).

“ Akan ditindaklanjuti dengan menugaskan Tim Investigasi dari Pemprov Jawa Barat, untuk bertugas selama 7 hari untuk mencari fakta dan tabayun kepada pihak pengelola pesantren. Tim mulai bekerja besok Selasa 20 Juni 2023,” ungkap Gubernur Jawa Barat melalui keterangan postingannya Instagram @ridwankamil Senin, 19 Juni 2023.

Ia meminta agar pihak Ponpes Al Zaytun bisa bekerjasama dengan menjawab pertanyaan tim investigasi dengan sebenar-benarnya. Apabila tidak kooperatif maka ada konsekuensi yang akan diberikan.

“ Saya meminta pihak Pesantren Al Zaytun untuk kooperatif dan memberikan jawaban seluas-luasnya. Jika tidak kooperatif maka akan ada konsekuensi hukum dan administrasi terkait eksistensi lembaga pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama,” tambahnya.

Ia menuliskan bahwa pihaknya akan berusaha seadil-adilnya dalam proses mengumpulkan fakta terkait Ponpes Al Zaytun ini.

“ Semua langkah ini adalah seadil-adilnya proses yang kami akan lakukan, mengingat ada 5000-an siswa yang akan terdampak oleh setiap keputusan hukum yang menyertai proses ini,” ujarnya.

Melansir Merdeka.com, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa tim yang ia bentuk itu akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Jawa Barat.

" Tim saya hari ini sedang berkoordinasi, sudah gabung saja, bahwa di dalamnya ada tim Pemprov Jabar, MUI pusat, kan tim Pemprov Jabar itu stakeholder, gak cuma urusan fiqihnya, ada polisinya, ada kejaksaan, ada Kemenag, ada aparat dan sebagainya," ucap Ridwan Kamil.

Sebelum membuat tim, pria yang akrab disapa Kang Emil ini telah melakukan sejumlah upaya membuka dialog namun belum berhasil.

" Kan ada upaya upaya dulu, tidak bisa asal viral di media sosial langsung main keputusan. Lebih baik ada waktu yang memadai daripada buru-buru, terus salah, digugat lagi ke PTUN, negara kalah karena buru-buru ambil keputusan. Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayyun atau verifikasi dulu," jelas dia.

" Jadi itu ya kesimpulannya. Kami merespons dengan cara yang terukur, memadai, adil, beri waktu dulu unjuk bekerja selama 7 hari," pungkasnya.