Risma: Bantuan Sosial Covid-19 Disalurkan 4 Januari 2021

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 29 Desember 2020 13:14
Risma: Bantuan Sosial Covid-19 Disalurkan 4 Januari 2021
Nilai bantuan dari Pemerintah Pusat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3,67 triliun.

Dream - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyampaikan bantuan untuk mengurangi dampak Covid-19 tahun 2021 mulai disalurkan pada 4 Januari. Diharapkan bantuan ini dapat membantu perekonomian daerah.

" Sesuai instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun," ujar Risma dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet, disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Risma, nilai bantuan dari Pemerintah Pusat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3,67 triliun. Jika dibagi ke ke 500 lebih daerah, maka satu daerah mendapatkan alokasi sekitar Rp60 miliar.

" Itu berputar untuk perpanganan atau kebutuhan pokok. Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah," ucap dia.

 

1 dari 5 halaman

Selesai Dalam Sepekan

Untuk penyalurannya, Risma mengatakan Kemensos telah menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dia berharap dalam waktu satu pekan di awal Januari, penyaluran bantuan selesai dikerjakan di semua daerah.

" Tapi memang ada yang khusus seperti Papua, misalnya, sangat berbeda," kata Risma.

Saat ini, Risma mengatakan data penerima bantuan untuk 2021 hampir final. Kemensos akan mengembalikan data tersebut ke daerah untuk diverifikasi ulang.

" Dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari," ucap Risma.

2 dari 5 halaman

RS di Jabar Tak Terima Lagi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Dream - Jawa Barat tidak lagi memberlakukan perawatan di rumah sakit untuk pasien Covid-19 tanpa gejala. Kebijakan itu diambil karena tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit seluruh Jabar.

" Keputusan Jabar, mereka yang (terkonfirmasi Covid-19) dengan komorbid ringan, tidak usah lagi dirawat di RS, tapi digeser ke gedung-gedung non rumah sakit dan sudah ada enam fasilitas, mayoritas fasilitas TNI AD dengan 1.000 bed yang disiapkan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dikutip dari Merdeka.com.

Ridwan menginstruksikan pemerintah daerah menyiapkan tempat isolasi di luar rumah sakit. Juga menambah tenaga kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

" Perekrutan SDM sehingga bisa menambah kebutuhan Jabar," ucap dia.

Berdasarkan hasil evaluasi pekan ini, Jabar memiliki empat daerah yang ditetapkan dalam zona merah Covid-19. Keempatnya yaitu Depok, Karawang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya.

3 dari 5 halaman

Okupansi Rumah Sakit Tinggi

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyoroti penambahan kasus di Jabar. Menurut dia, terjadi penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Doni mengatakan okupansi rumah sakit di Jabar sudah di atas 78 persen. Ini perlu menjadi perhatian semua pemerintah daerah.

" Presiden dalam arahannya mengingatkan daerah dan (pemerintah pusat) memberikan dukungan, jangan ada daerah yang kesulitan menyiapkan fasilitas kesehatan," ucap dia.

Kodam III/Siliwangi telah meminjamkan fasilitasnya untuk perawatan pasien Covid-19 tanpa gejala. Sehingga beban rumah sakit dalam menangani pasien positif dapat berkurang dan bisa fokus merawat mereka yang bergejala sedang maupun berat.

Sumber: Merdeka.com/Aksara Bebey

4 dari 5 halaman

Beredar Video GBK Jadi Tempat Pasien Covid-19, Ini Faktanya

Dream - Belakang beredar sebuah video yang memperlihatkan puluhan orang beradai di lapangan olahraga indoor. Lapangan tersebut diklaim berlokasi di Istora Senayan, Jakarta.

Terlihat dalam video lapangan indoor penuh dengan alas tidur dan dipenuhi warga. Terlihat pula, ada empat orang mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengawasi warga.

Terkait video yang beredar, Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) membantah pemberitaan yang menyebutkan adanya pemanfaatan Istora Senayan sebagai penampungan dan tempat untuk merawat pasien Covid-19.

Public Relations Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) Dyah Kumala Sari dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Menurut Dyah, selama pandemi Covid-19, Istora GBK tidak dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan apapun.

5 dari 5 halaman

Patuh Prokes

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, Manajemen GBK selalu melakukankesiapan venue dan kawasan GBK dari sisi kebersihan, keamanan dan kenyamanan

Selain itu, kata Dyah, manajemen GBK secara konsisten membuat berbagai imbauan terkait protokol kesehatan yang dipublikasikan dalam berbagai platform media.

" Berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat di kawasan GBK sejak dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Menuju “ New Normal” secara berkala menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tata tertib protokol kesehatan di GBK," kata Dyah..

Tata tertib dan protokol kesehatan ketat yang diterapkan oleh Manajemen GBK yaitu antara lain dengan menerapkan program 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik minimal 1.5 meter).

" Pengecekan suhu tubuh dan pembatasanibu hamil dan anak usia dibawah 9 tahun juga dilakukan," ujar Dyah.

 

 

Beri Komentar