Menko Airlangga Sarankan Jam Kerja Kantor Lebih Fleksible

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 10 September 2020 19:31
Menko Airlangga Sarankan Jam Kerja Kantor Lebih Fleksible
"Kalau pekerja di perkantoran tetap dipersiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor."

Dream - Penyebaran virus Corona di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah mengimbau agar perkantoran segera menerapkan jam kerja flexible bagi para pegawainya, guna menekan persebaran virus Corona.

" Kalau pekerja di perkantoran tetap dipersiapkan flexible working. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Tentu presentasenya akan ditentukan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam siaran pers daring BNBP Indonesia, Kamis 10 September 2020.

Sebagai upaya mendorong penyebaran Covid-19 di DKI, pemerintah juga akan melaksanakan operasi sebagai upaya pengetatan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Operasi tersebut juga akan dilakukan di gedung perkantoran.

" Ini juga termasuk di perkantoran," jelasnya.

1 dari 6 halaman

Sementara itu, pegawai yang bekerja di instansi pemerintah akan ada penerapan sistem kerja. Work from home (WFH) akan diberlakukan kembali.

" Untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang akan diterbitkan oleh Kemenpar-RB, sehingga pemerintah dapat menerapkan work from home (WFH) dan work from office (WFO)," tambahnya.

 

 

2 dari 6 halaman

Terkait isu rumah sakit yang mulai penuh untuk pasien Corona, pemerintah menegaskan akan meningkatkan fasilitas kesehatan.

" Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan," tegasnya.

Selain itu, Airlangga juga berharap setiap sektor produktif harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan agar dapat menekan persebaran virus.

" Kegiatan-kegiatan produktif dilakukan dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus mendorong sektor-sektor produktif tetap berjalan dan tetap menjaga protokol Covid," imbuh Airlangga.

3 dari 6 halaman

Gubernur Anies Tarik Rem Darurat, PSBB Ketat di Jakarta Berlaku Lagi

Dream - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat setelah meningkatnya jumlah warga terpapar Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Dream.co.id/Salmafina)

Rencana tersebut sekaligus menjadi rem darurat dari pemberlakuan masa PSBB transisi yang sudah diterapkan beberapa bulan terakhir.

" Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam keterangan pers virtual di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Anies mengatakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sore tadi menarik kesimpulan untuk Jakarta menarik rem darurat yang menandai penerapakan kembali PSBB seperti di awal kemunculan pandemik di Ibu Kota.

" Kita terpaksa menerapkan PSBB seperti masa awal pandemik. Bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB seperti masa awal dulu. Inilah rem darurat yang akan kita tarik," ungkap Anies.

4 dari 6 halaman

Perkantoran Non-esensial Kembali Terapkan WFH

Menurut Anies, langkah ini merupakan cara untuk menyelamatkan warga Jakarta karena dikhawatirkan. Namun orang nomor satu di Jakarta ini mengatakan jika pengumuman yang disampaikannya malam ini sebagai persiapan agar masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi sebelum PSBB diterapkan.

Rencananya penerapan PSBB secara ketat akan mulai diberlakukan pada Senin, 14 September 2020 mendatang. Di pekan depan, kegiatan perkantoran non-esensial akan kembali diwajibkan bekerja dari rumah. Pemprov hanya akan mengizinkan kegiatan perkantoran di 11 bidang esensial untuk beroperasi minimal.

Anies mengatakan penutupan perkantoran nonesensial di Jakarta ini jangan diartikan sebagai berhentinya aktivitas. Pemprov hanya menutup kegiatan di perkantoran.

5 dari 6 halaman

Tempat Hiburan Dilarang Terima Tamu

Gubernur juga menyatakan kembali mengevaluasi ulang bidang-bidang nonesensial dalam menjalankan operasi bisnisnya di masa PSBB. Secara khusus, Anies memastikan tempat hiburan yang dikelola Pemprov seperti Ragunan, Monas, taman kota akan kembali ditutup.

Untuk usaha makanan, restoran, dan kafe, Anies masih memperbolehkan pengelola bisnis untuk tetap beroperasi. Namun pada PSBB kali ini, bidang usaha itu hanya diperbolehkan buka tanpa menerima tamu yang makan di lokasi.

" Kita menemukan di tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada penularan," ujarnya.

 

6 dari 6 halaman

Masjid Raya Akan Ditutup

Terkait fasilitas ibadah, Anies menyatakan fasilitas masjid yang hanya menampung warga lokal masih diperbolehkan untuk tetap buka. Namun masjid raya yang menerima jemaah dalam jumlah besar dengan jemaah berasal dari luar kawasan akan ditutupa.

Tempat ibadah lokal yang beroperasi akan diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

" Khusus kawasan dengan jumlah kasus tinggi, maka kegiatan beribadah dilakukan di rumah saja. Kami ada petanya. Meski begitu saya menganjurkan lebih baik dikerjakan di rumah saja," imbau Anies.

Sementara terkait angkutan umum, Anies menegaskan akan kembali membatasi jumlah maupun jam operasional modal transportasi publik. Dengan kembali berstatus PSBB, Jakarta akan meniadakan sistem ganjil genap untuk angkutan pribadi.(Sah)   

Beri Komentar