Larangan itu dinilai merugikan dunia usaha.
Dream – Dunia usaha keberatan dengan kebijakan larangan operasi angkutan barang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut kebijakan tersebut menghambat operasional logistik dan transportasi barang.
Selain itu, aturan ini juga bisa menghambat arus barang kebutuhan masyarakat.
“Ini jelas merugikan ekonomi Indonesia dan kontraproduktif dengan peningkatamn iklim usaha di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok, Rico Rustambi, dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Sabtu 10 September 2016.
Sekadar informasi, pada 2 September 2016 Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.15/AJ.201/DRJD/2016 mengenai Pengaturan Lalu Lintas dan Lapangan Pengoperasian Kendaaraan Angkutan Barang Pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437 H, yang antara lain menyebutkan mulai pukul 00.00 WIB 9 September hingga 24.00 WIB 12 September 2016 kendaraan yang memiliki lebih dari dua sumbu dilarang beroperasi di jalan nasional.
Rico menjelaskan larangan ini merupakan yang pertama kali dilakukan pemerintah. Industri, perusahaan logistik, dan transportasi tidak siap melakukan langkah antisipasi. Terlebih, pelaku usaha tak pernah dilibatkan perumusan kebijakan ini.
Penerapan kebijakan yang seketika akan mengakibatkan ketidakpastian pengaturan logistik bagi para pelaku usaha. Kadin meminta pemerintah untuk melibatkan pengusaha, khususnya sektor logistik dan transportasi, untuk membuat kebijakan operasi angkutan barang selama libur panjang.
“Jika seperti ini, nanti setiap hari libur panjang “harpitnas” Kementerian Perhubungan bisa selalu melakukan pelarangan. Ini sangat merugikan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman menjelaskan pemberlakukaan larangan angkutan barang meyebabkan beberapa kebutuhan pokok dan stok produk pangan terancam tidak bisa tersalurkan dengan baik.
Menurut Adhi meskipun Surat Edaran tersebut memberikan pengecualian bagi barang ekspor impor dan kebutuhan pokok. Pada kenyataannya truk-truk pengangkut tetap dilarang beroperasi
“Untuk air minum misalnya, stok barang di lapangan hanya cukup untuk 8 jam, jadi larangan berhari-hari akan membuat masyarakat tidak mendapatkan air minum,” tambahnya.
Hal ini diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi yang mendapat laporan dari lapangan bahwa beberapa truk angkutan diberhentikan dan diminta izin dari Dinas Perhubungan.
