Wapres Bicara Pengembangan Kawasan Industri Halal

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 3 Juli 2020 16:36
Wapres Bicara Pengembangan Kawasan Industri Halal
Indonesia punya penduduk Muslim terbanyak di dunia, tapi belum jadi produsen produk halal yang besar.

Dream – Pengembangan industri produk halal menjadi salah satu fokus pengembangan pemerintah. Hal ini disebabkan Indonesia yang punya populasi Muslim terbesar di dunia, tapi belum menjadi produsen produk halal yang besar.

Dikutip dari wapres.go.id, Jumat 3 Juli 2020, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengatakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produk halal ditunjukkan dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Dalam mengembangkan suatu kawasan industri, diperlukan analisis yang baik mengenai nilai strategis dari kawasan tersebut serta kondisi di sekitarnya.

“ Dekat dengan pelabuhan udara, ada akses jalan tol, kemudian pelabuhan laut, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pekerja yang terampilnya juga, dan [yang] sangat penting adalah ketersediaan lahan,” kata dia.

Jawa Barat memiliki nilai lahan strategis untuk dijadikan kawasan industri halal saat berbicara tentang lahan.

“ [Industri halal] ini bisa kawasan sendiri, bisa juga dia di dalam kawasan industri dimana di dalamnya ada kawasan industri halal. [Oleh karena itu], saya mengundang gubernur Jawa Barat karena saya melihat di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini,” kata Ma’ruf.

Setelah terbentuk fasilitas yang baik, diperlukan juga strategi untuk mendatangkan sektor industri yang akan mengisi jalannya kawasan tersebut. Oleh karena itu, penanaman modal merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan setelah kawasan industri selesai dibangun.

1 dari 4 halaman

Sertifikasi Diakui Dunia, Wapres Ingin Produk Halal RI Mendunia

Dream – Pemberlakukan wajib sertifikasi halal di Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduk Muslim adalah untuk memaslahatkan umat. Peran LPPOM MUI untuk mengeluarkan sertifikat halal sangat penting.

“ Menjaga umat supaya jangan sampai bermuamalah dengan sesuatu yang tidak syariah. Salah satunya dengan sertifikasi halal juga dengan ekonomi syariah,” kata Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, di Jakarta, dikutip dari laman Wapres.go.id, Selasa 2 Juni 2020.

Menurut Ma’ruf, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI telah diakui berbagai negara di dunia. Indonesia pula yang dianggap sebagai negara yang pertama menggabungkan komisi fatwa, yaitu fatwa ulama dengan komisi audit—penelitian yang dilakukan oleh LPPOM.

“ Sistem kerja kita telah diakui dan diterapkan secara global. Hal ini membuat MUI menjadi acuan dan standar sertifikasi halal bagi hampir 50 negara sertifikasi di dunia,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Membangun Industri Halal

Ma’ruf ingin ke depannya Indonesia tak hanya berperan dalam mengeluarkan sertifikasi halal, tetapi juga membangun industri halal. Hal ini mengingat potensi yang dimiliki.

Dikatakan bahwa Indonesia berpotensi besar dalam menjadi produsen halal terbesar di dunia.

“ Cita-cita kita, yaitu produk halal Indonesia bisa digunakan di seluruh dunia. Tak hanya konsumsi dalam negeri, tapi luar negeri,” kata dia.

(Sumber: Wapresri.go.id)

3 dari 4 halaman

Omnibus Law Buka Peluang Ormas Islam Terbitkan Sertifikat Halal

Dream - Konsep Omnibus Law dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja juga memuat ketentuan mengenai sertifikasi halal. RUU ini membuka peluang bagi organisasi massa Islam untuk turut menerbitkan sertifikat halal yang selama ini semata menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia. 

Dikutip dari Liputan6.com, Selasa 18 Februari 2020, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 33. Pasal itu menyebutkan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh ormas Islam yang berbadan hukum, selanjutnya dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

 

 © Dream


Kemudian Sidang Fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama tiga hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan Sidang Fatwa disampaikan kepada BPJPH dan dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan masa berlaku sertifikat halal yaitu selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. " Kecuali terdapat perubahan komposisi bahan,” demikian bunyi Pasal tersebut.

Lalu, pemegang sertifikasi halal bisa mengajukan perpanjangan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

4 dari 4 halaman

Gratis Bagi UMKM

Terkait biaya pengurusan dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Hal ini tertuang dalam Pasal 44 ayat (1).

Kendati begitu, ayat (2) pasal yang sama memuat ketentuan mengenai pelonggaran biaya. Dalam ayat itu disebutkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya. 

Sementara, bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikas namun produknya tidak terjamin kehalalannya, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda Rp2 miliar. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Apabila tidak bisa membayar denda, pelaku usaha tersebut diancam pidana penjara selama lima tahun.

(Sumber: Liputan6.com/Tira Santia)

Beri Komentar