Dream – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji perekonomian di wilayahnya sudah bisa mulai bergerak kembali.

"Bisnisnya minggu depan, setelah tanggal 29 itu, sudah mulai perlahan-lahan menerima pelanggan lagi," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam acara “Silaturahome Lebaran Virtual”, Rabu 27 Mei 2020.

Ada aturan yang harus dipenuhi pengusaha dan pembeli, yaitu mengikuti protokol kesehatan.

"Tapi dengan deklarasi, siap di depan usahanya mengumumkan bahwa maksimal per waktu. Misalnya kapasitasnya sepuluh diumumkan di depan pintunya cuma lima. Kemudian pas datang mal turun 50 persen. Ngantre di food court ada garisnya, dan belanja harus pakai sarung tangan," kata dia.

Menurutnya hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam beradaptasi di tengah pandemi.

"Hal baru itu tidak nyaman, tapi kalau mau ekonominya gerak, harus mau beradaptasi dengan ketidaknyamanannya itu selama Covid ini, vaksin dan obatnya belum ditemukan," kata Kang Emil.

Sumber: Liputan6.com

Dream – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung keputusan pemerintah untuk menerapkan New Normal. Keputusan ini bisa menggerakkan kehidupan masyarakat menuju ke fase kenormalan baru.

"Pemerintah akan menerapkan new normal sebagai percobaan apakah program tersebut akan terus menerus diterapkan karena pandemi Covid-19 belum ada kepastian kapan selesainya," kata Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 27 Mei 2020.

Menurut Maming, kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh berhenti terlalu lama dalam penerapan new normal. Kalau tidak, ini berisiko menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berujung kepada resesi.

“Karena pemerintah mau mengeluarkan keputusan ini, jadi boleh tetap bekerja. Tetapi, tetap mengikuti anjuran standar protokol kesehatan penanganan Covid-19,” kata dia.

Dalam  Forum Ketum BPP dan BPD HIPMI se-Indonesia melalui virtual conference, ada beberapa arahan yang diberikan oleh Maming. Salah satunya tentang penyamaan persepsi terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara virtual.

Forum ini membahas hal-hal yang luput dari pandemi Covid-19, dia menghimbau kepada Ketum BPD di 34 provinsi untuk tidak terlalu memikirkan pandemi yang berujung membawa dampak.

"Kalau ikuti pandemi Covid-19 terus yang dipikirkan tidak ada habisnya. Anggota HIPMI harus diberikan siraman rohani, jasmani, dan mental biar tidak terbuai dengan pandemi Covid-19," kata dia.

Masih Ada yang Perlu Dibimbing

Dream - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan keberhasilan penerapan New Normal tak bisa langsung dipetik secara instan. Dalam perkiraannya, gaya hidup normal baru ini baru bisa optimal dalam kurun waktu 4-5 bulan. sejak diberlakukan.

Menurut Erick Thohir, masyarakat tentu harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru dan periode adaptasi.

"Jadi nggak langsung jadi karena ini mengubah habbit (kebiasaan) masyarakat," ujar Erick dalam acara Silaturahome, Selasa, 26 Mei 2020.

Erick melanjutkan, penerapan New Normal versi BUMN cenderung lebih melebar. Aktivitas bisnis yang selama ini dijalani tentu akan mengalami penyesuaian. Sebagai contoh BUMN pertambangan nantinya mungkin membuat sistem pelaporan dengan menerapkan jaga jarak plus memanfaatkan teknologi.

Masih Ada yang Perlu Dibimbing

Namun, ada juga sejumlah BUMN yang tidak bisa sepenuhnya menjalankan sistem kerja jarak jauh. Para pegawai BUMN yang mengelola Bandara kemungkinan masih harus melayani para penumpang pesawat.

"Struktur yang ada di sistem kita juga akan berubah, ini harus trial dan error. Kan nggak ada yang sempurna. Yang namanya protokol harus diuji coba dulu, mana yang bagus, mana yang kurang. Ini memang nggak mudah dijabarkan tapi harus dilakukan," jelas Erick.

Hingga saat ini diperkirakan 86 persen BUMN telah siap menjalankan protokol New Normal di lingkungan kerjanya masing-masing. Sementara sisanya masih akan dinimbing agar sistem baru di lapangan tak lantas menjadi blunder.

Pelaksanaan protokol New Normal juga masih harus memperhatikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di masing-masing daerah.

"Makanya kemarin kita keluarkan surat edaran, bukan berarti tanggal 25 kita nggak libur Lebaran. Itu karena supaya kalau tiba-tiba tanggal 26 nya ada pelonggaran, BUMN nggak bingung," jelas Erick.(Sah)