`Ngegas` Perluas Jaminan Produk Halal, BPJPH Ajak Kerja Sama 5 Negara di Dunia

Reporter : Okti Nur Alifia
Selasa, 7 Juni 2022 07:35

Ilustrasi Produk Halal (Foto: Shutterstock.com/ChameleonsEye)

5 negara tersebut adalah Meksiko, Chile, Argentina, Hongaria, dan Belarus.

Dream - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama semakin meluaskan kerja saman dengan bermitra bersama negara lain di dunia. Salah satunya digagak BPJPH dengan menggandeng salah satu negara Amerika Latin, Meksiko.

BPJPH Kemenag mengawali kerja sama ini dengan audiensi virtual antara Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Meksiko Armando G Alvarez.

“ Kami tentu menyambut baik upaya penguatan kerja sama dengan pihak manapun sepanjang dilaksanakan sesuai regulasi dan dilakukan secara saling menguntungkan," kata Muhammad Aqil Irham di Jakarta, dikutip dari laman Kemenag.go.id.

Dengan adanya kerja sama antara kedua negara, Aqil berharap dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi melalui industri dan perdagangan produk halal. Implikasinya, sektor produk halal dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Keinginan senada juga disampaikan Armando G. Alvarez yang mengharapkan kerja sama yang diinisiasi Kementerian Pertanian Meksiko ini dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi negaranya.

“ Melalui audiensi ini, diharapkan kita dapat membahas kerja sama dengan Indonesia. Utamanya, kerja sama untuk meningkatkan kerja sama perdagangan produk agrikultur atau makanan halal,” ujar Alvarez.

1 dari 4 halaman

Empat Negara Lainnya

Selain Meksiko, BPJPH juga telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan empat negara untuk JPH. Empat negara tersebut adalah Chile, Argentina, Hongaria, dan terakhir Belarus.

Lebih lanjut, Aqil Irham mengatakan bahwa berdasarkan regulasi JPH, kerja sama internasional JPH perlu dipayungi dengan adanya kerja sama G-to-G di antara kedua negara.

Kerja sama internasional baik di bidang perdagangan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, yang sebelumnya telah terjalin juga dapat menjadi payung kerja sama lebih lanjut.

2 dari 4 halaman

Harapan Aqil untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan sektor produk halal menjadi salah satu amanat yang harus dijalankan oleh BPJPH dari pemerintah.

Capaian pengembangan industri halal yang dijangkau BPJPH meliputi produk makanan dan minuman, fashion, hingga jasa keuangan.

" BPJPH diberikan amanat untuk memfasilitasi dan mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan industri halal seperti makanan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, rekreasi, hingga jasa keuangan,” jelasnya lebih lanjut.

3 dari 4 halaman

Pacu 10 Juta Sertifikat Halal UMK, BPJPH Bidik Target Penguasa Mamin Halal Dunia Tahun Depan

Dream - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Aqil Irham menegaskan komitmennya untuk mewujudkan industri makanan dan minuman halal Indonesia menjadi penguasa dunia di tahun 2023.

Komitmen itu ditunjukan BPKH dengan menggenjot proses pemberian sertifikat halal untuk para pemilik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia.

“ Makanan dan minuman halal Indonesia kita targetkan akan menjadi nomor satu dunia pada 2023. Sementara industri busana sopan Indonesia akan menjadi nomor satu dunia pada 2024,” kata Aqil dalam keterangan resminya, Rabu 25 Mei 2022.

Mengutip studi yang dibuat DinarStandard, Indonesia saat ini menempati peringkat dua dunia untuk kategori makanan dan minuman halal. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat empat.

4 dari 4 halaman

Untuk mewujudkan target pemerintah tersebut, BPKH Kemenag telah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“ Kita targetkan, sampai akhir tahun ini ada 10 juta produk bersertifikat halal yang akan dikeluarkan melalui program SEHATI,” ujar Aqil.

Selain itu, BPJPH juga telah melakukan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) kepada UMK, serta memperbanyak Badan Pemeriksaan Halal (BPH). Sejumlah pelatihan juga diadakan untuk pendampingan PPH, supervisor halal, auditor, asesor, dan rumah potong hewan (RPH).