Polri Buka Lowongan, dari Calon Bintara Sampai Perwira Polisi

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 17 Januari 2019 09:15

Polri Membuka Lowongan Kerja, Lho. (Foto: Shutterstock)

Pendaftarannya berakhir bulan ini, lho.

Dream – Sahabat Dream, apakah kamu bercita-cita sebagai polisi? Ada kabar baik bagi kamu yang ingin menjadi seorang perwira Polri.

Dikutip dari laman Polri, Kamis 17 Januari 2019, agar bisa menjadi polisi, kamu harus mengikuti kependidikan terlebih dahulu. Ada empat jalur kependidikan yang ditempuh, yaitu tamtama, bintara, sekolah inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS), dan akademi kepolisian (Akpol).

Lowongan ini berlaku untuk lulusan SMA, D-3, D-4, S-1, dan S-2. Masa berakhir lowongan berbeda-beda. Ada yang berakhir pada Januari 2019 dan ada pula yang sampai April 2019.

Jika ingin mengikuti pendidikan polisi, kamu harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Berikut ini adalah rinciannya.

1 dari 4 halaman

1. Taruna Akademi Polisi

Tenggat pendaftaran: 11 April 2019.

A. Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres setempat
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian

B. Persyaratan Khusus

1.Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
berijazah serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS (bukan lulusan Paket A,B dan C) dengan ketentuan:

2. Nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional/UAN (bukan nilai gabungan):

Tahun 2013 dengan nilai rata-rata minimal 7,0.
Tahun 2014 dengan nilai rata-rata minimal 6,5.
Tahun 2015 s.d. 2017 dengan nilai rata-rata minimal 60,00.
Tahun 2018 akan ditentukan kemudian.

Nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional/UAN (bukan nilai gabungan) khusus Papua dan Papua Barat:

Tahun 2013 dengan nilai rata-rata minimal 6,5
Tahun 2014 dengan nilai rata-rata minimal 6,0
Tahun 2015 s.d. 2017 dengan nilai rata-rata minimal 60,00
Tahun 2018 akan ditentukan kemudian

-Bagi lulusan tahun 2018 (yang masih kelas XII) nilai rapor rata-rata kelas XII semester I minimal 70,00 dan setelah lulus menyerahkan nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata yang akan ditentukan kemudian.

-Bagi yang berusia 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata ujian Nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai Ujian Nasional minimal 75,00.

-Ketentuan tentang Ujian Nasional perbaikan

Bagi lulusan 2014 s.d. 2017 yang mengikuti Ujian Nasional (UN) perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol T.A. 2018 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan.
Sedangkan calon peserta yang mengulang di kelas XII baik disekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol T.A. 2018.

3.Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan.

4. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

Pria: 165 cm
Wanita: 163 cm

5. Belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi peserta calon Taruni dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi peserta calon Taruna serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

6. Tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat

7. Bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal karena pidana/asusila atau Taruna/i yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat mendaftar kembali;

8. Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK).

9. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali.

10. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemenbuddikdasmen.

11. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK.

13. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri.

14. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali.

15. Tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain.

16. Bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

17. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:

Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol.

2 dari 4 halaman

2. Bintara

Tenggat pemndaftaran: 11 April 2019.

A. Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres setempat
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian

B. Persyaratan Khusus

1. Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
Lulusan

-SMA/sederajat

Bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 60,00.
Bagi lulusan tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata Rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 70,00.

-Lulusan D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Akreditasi Prodi minimal B

-Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2018) melampirkan nilai rata-rata rapor semester I minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijasah dengan akhir sesuai pada poin b.

-Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemenbuddikdasmen;

2. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri T.A. 2018:

Lulusan SMA/sederajat umur minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 21 tahun
Lulusan D-III umur minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 24 tahun

3. Belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi Casis wanita dan belum pernah menikah dan atau mempunyai anak kandung/biologis bagi Casis pria serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades.

4. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.

5. Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK).

6. Berdomisili minimal 2 tahun pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga kecuali calon peserta Bintara Kompetensi Khusus tidak berlaku ketentuan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bagi calon/peserta yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi/katabelece dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi.

8. Bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS.

9. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan.

Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan

Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.

10. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres/Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan Kartu Tanda Penuduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)

11. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali.

C. Persyaratan Lainnya

1. Berijazah

Lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A dan B) atau SMK sesuai dengan kompetensi tugas pokok Polri (kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan)

Lulusan D-III keperawatan dengan IPK minimal 2,75 dan Akreditasi Prodi minimal B kecuali yang berasal dari Polda Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan akreditasi minimal C dengan IPK minimal 2,80.

3. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

Pria: 165 cm
Wanita: 160 cm

4. Tinggi badan khusus Etnis Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

Daerah Pesisir:

Pria: 163 cm
Wanita: 158 cm

Daerah Pegunungan:

Pria: 160 cm
Wanita: 155 cm

5. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili.

3 dari 4 halaman

3. Tamtama

Tenggat pendaftaran: 11 April 2019.

A. Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres setempat
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian

B. Persyaratan Khusus

1. Pria bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI

2. Berijazah

Serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A dan B) atau SMK yang sesuai dengan kompetensi tugas Polri (kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan) dengan kriteria lulus dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM B))
Bagi yang masih duduk di kelas XII SMA/sederajat atau SMK melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah, setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah.

3. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Tamtama Polri T.A. 2018, minimal 17 tahun 8 bulan dan maksimal 22 tahun.

4. Tinggi badan minimal 165 cm, khusus etnis Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 163 cm.

5. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.

6. Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK).

7. Membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali;

8. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Belum pernah menikah dan atau mempunyai anak kandung/biologis serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Tamtama Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades.

10. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri.

11. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali.

12. Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain.

13. Bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS kesehatan.

14. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:

Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan

Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri

15. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :

Sistem gugur:

Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)
Pemeriksaan dan pengujian psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif
Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)
Pengujian kesamaptaan jasmani dengan penilaian secara kuantitatif
Pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)
Pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)
Pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)
Pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS)

Sistem rangking

Pengujian akademik dengan penilaian secara kuantitatif, yang meliputi:
Pengetahuan umum
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.

4 dari 4 halaman

4. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)

Tenggat pendaftaran: 31 Januari 2019.

A. Program Pendidikan yang Diperlukan

S-2 Profesi Kedokteran Forensik
S-2 Profesi Kedokteran Klinis
S-2 Profesi Psikologi
S-2 Ilmu Agama (Tafsir Hadist)
S-1 Profesi Kedokteran Umum
S-1 Profesi Kedokteran Gigi
S-1 Kedokteran Hewan
S-1 Teknik Informatika
S-1 Teknologi Ilmu Komputer
S-1 Bahasa Arab
S-1 Bahasa Mandarin
S-1 Ekonomi Akuntansi
S-1 Ekonomi Keuangan
S-1 Perpajakan
S-1 Hubungan Internasional
S-1 Teknik Elektro
S-1 Kimia Murni
S-1 Teknik Kimia
S-1 Biologi
S-1 Teknik Sipil
S-1 Teknik Mesin
S-1 Teknik Metalurgi Dan/Atau Teknik Material
S-1 Komunikasi
S-1 Desain Grafis
S-1 Farmasi
S-1 Ilmu Kearsipan/Kepustakaan
S-1 Ilmu Gizi
S-1 Statistik
S-1/S2 S-1/S-2 Dan Cpl Flying School
S-1 Agama Hindu
S-1 Agama Katolik
S-1 Desain Komunikasi Visual
S-1 Ilmu Agama (Tafsir Hadist)
S-1 Jurnalistik
D-IV Ahli Nautika Tk. Iii
D-IV Ahli Teknika Tk. Iii
D-IV Manajemen Produksi Media

B. Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres setempat
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya

C. Persyaratan Khusus

1. Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri;

2. Berijazah D-IV:

Ahli Nautika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia)
Ahli Teknika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia)
Manajemen Produksi Media

3. Khusus untuk Prodi Kedokteran

Dokter Forensik dan Klinis menyertakan surat keterangan lulus dari Kepala Bagian Program Pendidikan
Dokter Spesialis (ijasah dokter spesialis)
Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif

4. Bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi A dan B dengan IPK minimal 2,75 (terdaftar di BAN-PT) wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik

5. Bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi

6. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS T.A. 2019

Maksimal 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk S-2 Profesi dan S-1/S-2 berkompetensi penerbang
Maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk S-1 Profesi
Maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1/D-IV

7. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) :

Pria: 158 cm
Wanita: 155 cm

8. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Khusus S-2 Profesi dan S-1/S-2 yang memiliki kompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan.

9. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri

10. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain

11. Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri

12. Mengikuti dan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut

Tingkat daerah dengan sistem ranking (tidak menggugurkan) meliputi: