Johannesson mengatakan dia akan menyumbangkan kelebihan 600.000 krona (sekitar Rp 873 juta) dari gaji yang diterimanya itu setiap bulan.
Dream - Demi menjaga kepercayaan publik, Presiden Islandia tidak akan menerima kenaikan gaji yang hampir 20 persen. Sebaliknya, dia akan memberikan kelebihan uang tersebut untuk amal.
" Saya tidak meminta kenaikan gaji ini, saya tidak tahu apa-apa tentang kenaikan gaji ini, dan saya tidak perlu kenaikan gaji ini," kata Gudni Johannesson kepada wartawan.
Johannesson akan menyumbangkan kelebihan 600.000 krona atau setara Rp 873 juta, dari gaji yang diterimanya itu setiap bulan.
Ketika ditanya ke mana uang itu akan disumbangkan, dia menjawab, " saya bukan Ibu Theresa, jadi saya tidak perlu menceritakannya."
Kebijakan kenaikan gaji yang digulirkan Pemerintah Islandia baru-baru ini akan menambah uang saku bulanan para anggota parlemen sekitar 300.000 krona atau sekitar Rp 583 juta.
Sementara kenaikan gaji untuk perdana menteri dan presiden jumlahnya dua lipat dari yang diterima para anggota parlemen. (Ism)
1 dari 2 halaman
Gaji Meroket 75%
© Dream
Dream - Menurut Iceland Magazine, setelah kenaikan ini maka gaji para anggota parlemen Islandia telah meningkat 75 persen dalam tiga tahun terakhir.
Sementara Iceland Monitor melaporkan kenaikan gaji ini dibuat untuk menyetarakan gaji anggota parlemen dengan hakim distrik di Islandia, yang sebelumnya telah naik sejak 2009.
Langkah menaikkan gaji para pejabat negara dan anggota parlemen Islandia mendapat kecaman keras dari pihak anti-kemapanan Pirate Party.
Mereka mengatakan kenaikan gaji ini akan meningkatkan ketidapercayaan publik terhadap pemerintah.
" Jika semua anggota parlemen menolak kenaikan gaji ini maka itu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka khawatir tentang stabilitas di pasar kerja," kata Birgitta Jonsdottir, salah satu pendiri Pirate Party, di Facebook.
2 dari 2 halaman
Kesenjangan Parlemen dan Rakyat
© Dream
Dream - Hal itu, kata Jonsdottir, akan menjadi pesan yang jelas kepada masyarakat.
" Bahwa kita tidak akan membantu menciptakan kesenjangan antara parlemen dan masyarakat," kata tambah Jonsdottir.
" Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan sosial di saat-saat ada gelombang ketidakpuasan dalam pasar kerja."
Pemerintah Islandia, melalui Komisi Nasional Kjararad yang ditugaskan mengatur gaji pejabat, mengatakan, langkah menaikkan gaji ini sangat penting dilakukan.
Ini karena para pejabat harus bisa mandiri secara finansial dan tidak mudah disuap untuk kepentingan orang lain. (Ism)
