Indonesia Butuh Rp100 Triliun Atasi Dampak Corona Covid-19

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 27 Maret 2020 06:36
Indonesia Butuh Rp100 Triliun Atasi Dampak Corona Covid-19
Dana ini digunakan untuk penanganan aspek kesehatan dan ekonomi.

Dream – Wabah corona mulai mengguncang dunia pada Januari 2020 lalu. Episentrumnya yang semula berada di Wuhan, Tiongkok, kini beralih ke Italia.Globalisasi dan konektivitas transportasi membuat wabah ini seperti gempa yang memicu tsunami.

Gelombang penyebaran virus corona Covid-19 bergerak cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Founder Rumah Perubahan, Rhenald Kasali, mengatakan semua pihak harus memitigasi dampak ekonomi akibat wabah corona.

" Kalkulasi saya, setidaknya butuh Rp 100 triliun untuk mengatasi dampak Corona ini," kata Rhenald dalam webinar Mahir Academy by Rumah Perubahan berjudul The Outbreak: Challenges & Opportunities” dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis 26 Maret 2020.

1 dari 6 halaman

Tangani Aspek Kesehatan dan Ekonomi

Dana minimal Rp100 triliun itu dibutuhkan untuk penanganan aspek kesehatan maupun aspek ekonomi untuk meringankan dampak wabah corona. Khususnya terhadap masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan sektor UMKM.

" Kita tahu, dana APBN terbatas, karena itu butuh dukungan luas semua pihak termasuk masyarakat melalui kerelawanan sosial,” kata dia.

Menurut Rhenald, bisnis apapun dalam situasi ini pasti mengalami gangguan dan menghadapi masa sulit. Meski demikian, tidak dapat dibenarkan jika ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, misalnya dengan menjual produk atau jasa kesehatan di atas harga wajar.

" Saat ini, sikap terbaik adalah mengedepankan kemanusiaan dan nyawa manusia,” kata dia.

 

2 dari 6 halaman

Sinyal untuk Reformasi Sistem

Rhenald mengatakan, pandemi corona mengirim sinyal keras kepada bangsa-bangsa di dunia untuk mereformasi sejumlah sistem. Yang pertama adalah sistem kesehatan dalam menangani wabah dan sistem arus informasi untuk mengkomunikasikan langkah penanganan wabah kepada masyarakat luas.

Berikutnya, sistem keuangan negara yang memungkinkan diambil terobosan-terobosan cepat, sistem penanganan lingkungan untuk membatasi penyebaran virus atau bakteri dari fauna dan flora kepada manusia, serta sistem lalu lintas data dan investasi-investasi baru dalam bidang penanganan wabah.

Rhenald menyebut, sinyal keras wabah corona ini sebenarnya sudah dimulai dengan sinyal-sinyal lembut munculnya berbagai kasus serangan penyakit. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sepanjang kurun waktu 1980-2013 ada 12 ribu kasus outbreak. Beberapa yang memiliki dampak besar adalah Ebola, MERS, dan SARS.

" Konektivitas transportasi antar negara yang kian terbuka membuat wabah yang dulu sifatnya lokal dan regional, kini menjadi global,” kata dia.

3 dari 6 halaman

Potensi Ancaman Mungkin Terjadi

Dengan kondisi seperti ini, ke depan potensi ancaman wabah sangat mungkin terjadi lagi. Karena itu, semua negara harus mulai mendesain sistem kesehatan untuk penanganan wabah. Contohnya di Amerika Serikat, pada 2016 Presiden Barack Obama pernah membentuk National Security Council Directorate for Global Health Security and Biodefense.

Sayangnya, lembaga yang berada di bawah koordinasi Gedung Putih atau Kantor Presiden itu kemudian dibubarkan dan dilebur ke lembaga lain pada 2018 oleh Presiden Donald Trump. Ketika sekarang wabah Corona merebak di Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump pun kurang siap.

" Sekarang, saatnya semua negara untuk mendesain sistem penangahan wabah yang lebih baik," kata Rhenald.

Menurut dia, pemimpin di tingkat pusat dan daerah harus mendesain prosedur standar penanganan wabah. Termasuk memerintahkan pengalihan sumber daya seperti kampus, gedung olahraga, sekolah, dan yang lain untuk kepentingan darurat seperti rumah sakit dan tempat karantina.

" Semua pihak harus berkolaborasi, agar kita siap saat datang ancaman wabah berikutnya," kata Rhenald.  

4 dari 6 halaman

Pemerintah Siapkan BLT untuk Warung Sampai Driver Ojek Online

Dream – Pemerintah berencana membagikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dampak virus corona, Covid-19, agar daya beli masyarakat bisa meningat.

“ Kami menyiapkan bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam live streaming konferensi pers di akun Youtube BNPB, Kamis 26 Maret 2020.

Ada tiga kelompok masyarakat yang akan mendapatkan dana BLT. Pertama, masyarakat dengan rumah tangga termiskin. Akan ada sekitar 15 juta rumah tangga yang akan mendapatkan dana ini. Datanya berasal dari program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial.

“ Ke dua, bantuan BLT untuk komunitas terdampak. Seperti yang kita tahu wabah Covid-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan, terutama DKI Jakarta,” kata Susiwijono.

 

© Dream

 

Untuk kelompok ini, pemerintah menyasar pekerja informal, seperti warung dan toko kecil serta pedagang pasar. Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pedagang pasar.

Ke tiga, pengemudi transportasi online, seperti ojek online. Pemerintah telah meminta data dari Gojek dan Grab untuk pengemudi yang terdampak. Pemerintah juga akan menyasar pekerja harian di mal dan pusat perbelanjaan.

“ Kami menghubungi APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) untuk mendata pekerja informal harian untuk mendapatkan BLT dalam rangka meningkatkan daya beli,” kata dia.

5 dari 6 halaman

Dampak Corona, Jokowi: Tukang Ojek Bisa Tunda Cicil Motor Selama Setahun

Dream – Pemerintah akan melonggarkan cicilan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperingan skema kredit bagi tukang ojek dan sopir taksi unuk memenuhi cicilan kendaraan.

Keringanan ini diberikan terkait dampak virus corona terhadap perekonomian, termasuk sumber penghasilan.

“ Saya telah mendengar adanya keluhan dari usaha-usaha mikro dan usaha kecil mengenai kesulitan yang mereka hadapi sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” tulis Jokowi di akun Instagramnya, @jokowi, Selasa 24 Maret 2020.

 

© Dream

 

Jokowi mengaku sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang kelonggaran kredit bagi pengusaha mikro dan kecil untuk kredit di bawah Rp10 miliar. Baik berupa pinjaman yang disalurkan perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

“ Terhadap nasabah usaha mikro dan usaha kecil akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan juga penurunan bunga,” kata dia.

Kemudahan kredit ini juga berlaku bagi tukang ojek, sopir taksi, dan nelayan, yang sedang mengangsur kendaraan, baik itu mobil, motor, atau perahu. Jokowi meminta mereka tak perlu khawatir dengan cicilan.

“ Telah diberi kelonggaran berupa relaksasi pembayaran bunga dan angsuran selama satu tahun,” kata dia.

Beri Komentar