Serius Pindahkan Ibu Kota Negara, Jokowi Sambangi Kalimantan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 7 Mei 2019 18:14

Presiden Jokowi Disambut Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Saat Tiba Di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. (Foto: Setkab.go.id)

Ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke sini?

Dream – Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Pulau Kalimantan sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia.

Dikutip dari setkab.go.id, Selasa 7 Mei 2019, daerah pertama yang dikunjungi Jokowi terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu mendarat di di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, pukul 11.55 WITA.

Kedatangan Presiden dan rombongan disambut oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Dari sini Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota. Usai meninjau alternatif lokasi ibu kota di Kalimantan Timur, Jokowi direncanakan akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah.

Mantan gubernur DKI Jakarta akan bermalam di Kota Palangkaraya dan akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya, yaitu di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.

1 dari 1 halaman

Serius Pindahkan Ibu Kota Negara

Sebelumnya, di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Jokowi kembali menegaskan keseriusan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia.

“ Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujar Jokowi di Jakarta.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono.

Selain itu, turut pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil.