Sri Mulyani Bicara Anggaran Negara untuk Pemilu 2024, Berapa?

Reporter : Okti Nur Alifia
Rabu, 31 Mei 2023 17:45
Sri Mulyani Bicara Anggaran Negara untuk Pemilu 2024, Berapa?
Berapa anggaran yang disiapkan negara untuk pemilu tahun 2024?

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani menginformasikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan (APBN) 2024 sebesar Rp2.400,7 triliun sampai Rp2.631,2 triliun.

" Ini termasuk di dalamnya untuk pemilu yang memang tahun depan cukup dominan, baik untuk pemilu pilkada dan pemilihan legislasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu 31 Mei 2023.

Namun Sri Mulyani enggan membeberkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemilu. Dia menegaskan detail anggaran belanja tahun 2024 akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan untuk Rancangan Undang-Undang APBN 2024 pada 16 Agustus 2023 mendatang.

" Detail anggaran baru akan disampaikan bapak presiden Agustus," kata dia.

1 dari 4 halaman

Sri Mulyani juga memastikan semua keperluan untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden akan diakomodir pemerintah.

" Kebutuhan pemilu pasti dipenuhi melalui berbagai skenario, pilpres pileg pilkada, semua sudah masuk desain Rancangan APBN 2024," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp44,53 triliun untuk keperluan pemilu tahun depan. Namun anggaran tersebut tidak termasuk pilpres putaran kedua.

 

2 dari 4 halaman

Kebutuhan anggaran pemilu serentak 2024 sebesar Rp76 triliun yang dicairkan pada 3 tahun. Tahun pertama pada 2022 anggaran pemilu serentak dari APBN sebesar Rp8,06 triliun, sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id.

Di tahun kedua, pada 2023 anggaran yang dialokasikan APBN sebesar Rp23,85 triliun. Sedangkan di tahun 2024, APBN bakal menganggarkan Rp44,73 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan oleh KPU di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. 

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

JK Singgung Pemerintah Bayar Utang Rp1.000 Triliun Setahun, Tanggapan Sri Mulyani: 'yang Penting Jatuh Tempo Bisa Dibayar'

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, yang mengatakan dalam setahun pemerintah membayar utang sampai Rp1.000 triliun.

Bendahara Negara ini tidak mengonfirmasi apakah kabar soal pembayaran itu benar adanya, namun dia mengatakan pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

" Kita kan kalau lihat dari data dan pengelolaan utang, tiap tahun kita tahu beberapa. Utang itu kan ada jangka waktunya. Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun pembayaran utangnya sudah ada di dalam APBN. Dan, itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun," ujarnya di Jakarta, dilansir dari Liputan6.com, 23 Mei 2023.

Sri Mulyani menambahkan jika pembiayaan utang negara sudah ditangani dengan baik.

" Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainibilitas," kata Sri Mulyani.

4 dari 4 halaman

Pernyataan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20 Mei 2023) lalu.

Pria yang akrab disapa JK ini mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang bilang utang luar negeri Indonesia cukup besar.

" Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkap Jusuf Kalla.

JK berharap persoalan utang yang kian membengkak saat ini bisa diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Tanah Air.

Menurut dia, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

" Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," tegas Jusuf Kalla.

Beri Komentar