Terapkan Keuangan Syariah, Gubernur Jatim: Ini Jihad Baru

Gubernur Jatim Soekarwo mengistilahkan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sebagai double track pembangunan ekonomi daerahnya.

Dream - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur serius menjadikan daerahnya sebagai contoh penerapan keuangan syariah. Bahkan Gubernur Jatim Soekarwo menganggap keputusannya ini sebagai salah satu jihad baru. 

" Ini adalah jihad baru, jihad produktif," ujar Seokarwo dalam Bincang Nasional tentang Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Menjawab Tantangan Global serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kantor Perwakilan BI, Surabaya, Rabu, 5 November 2014.

Menurut, Soekarwo pemerintahannya memang tertarik untuk menjadikan keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan di daerahnya.

Dalam istilahnya, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ibarat double track pembangunan ekonomi Jatim.

" Konvensional mungkin rentan terhadap krisis dan satu track lain (ekonomi syariah) insyaallah agak kebal pada krisis," katanya.

Diakuinya, untuk menjadikan provinsinya sebagai daerah berbasis ekonomi syariah, menjadi pekerjaan yang cukup berat.

Pemprov Jatim setidaknya harus mensosialisasikan sistem ekonomi baru ini kepada masyarakat.

" Yang sosialisasi ini memang baru 17 Ponpes, namun masih banyak sekali yang mengantre di belakang," katanya.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan program kerjasama antara BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan 17 Pondok Pesantren diharapkan membantu upaya Jatim menjadi salah satu pelopor penerapan keuangan syariah. 

Kerjasama ini akan dimulai dari pemahaman ekonomi syariah, sampai peluang mendukung Usaha Kecil Menengah dalam bentuk cluster yang akan diujicpbakan di sejumlah Pondok Pesantrean. " Sehingga santri tak hanya fokus pada pendidikan agama tapi juga mandiri secara ekonomi. Juga akan dibekali ekonomi syariah," katanya.

BI saat ini mengaku telah menyelesaikan pembahasan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan 12 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas pembangunan tata kelola zakat yang lebih baik sesuai prinsip syariah dan international nest practise.

" Potensi pengelolaan zakat itu mencapai Rp 200 triliu dan belum tergarap semua. Begitu pula dengan wakaf," ujarnya. (Ism)