Wapres Harap Biaya Sertifikasi Halal Tak Bebani UMKM

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 17 Oktober 2019 12:37
Wapres Harap Biaya Sertifikasi Halal Tak Bebani UMKM
Terutama untuk pengusaha UMKM.

Dream – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) diharapkan bisa meringankan biaya proses sertifikasi halal. Harapannya, semua pihak dapat memenuhi syarat untuk mendapat sertifikasi tanpa terbebani.

" Sedikit-sedikit kalau UKM ini dibantulah, sehingga jangan terlalu mahal. Itu menteri keuangan lah cross subsidi (subsidi silang) saja antara yang besar dan yang kecil. Sehingga semua memenuhi syarat," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 16 Oktober 2019.

JK mengatakan, pengusaha juga akan merogoh banyak ongkos jika produksi barangnya kecil. “ Kalau perlu, yang kecil ini betul-betul harus rendah ongkosnya supaya terjadi yang baik," kata dia.

Sertifikasi halal itu berlaku untuk semua orang, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dia juga meminta ada sinkronisasi aturan antar kementerian/lembaga yang terlibat.

“ Sehingga masyarakat kita akan memperoleh produk yang halal dan baik. Itu kepentingannya. Karena juga betul untuk makanan minuman," kata dia. (ism)

1 dari 5 halaman

Usulan Dipertimbangkan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku akan mempertimbangkan usulan JK. Menurut dia, sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha khususnya usaha kecil.

Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi untuk para UKM yang akan mendaftar. " Oleh karenanya pengusaha kecil dan mikro pembiayaan kita dalami lagi. Ada tahapan-tahapan selanjutnya," kata dia.

2 dari 5 halaman

Mengintip Kesiapan BPJPH Jelang Penerapan Sertifikasi Halal

Dream - Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus diterapkan pada 17 Oktober mendatang. Namun sejumlah kelengkapan untuk menerapkan UU tersebut belum siap.

Salah satu yang belum tersedia adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang JPH. Hingga kini, PMA belum juga kelas juga.

“ Sebelum tanggal 17 Oktober ini sudah selesai, lah,” ujar Kepala BPJPH, Sukoso, di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada 17 Oktober 2014. Berdasar ketentuan, UU itu berlaku lima tahun setelag diundangkan. Artinya, UU itu berlaku efektif pada 17 Oktober 2019.

 

 © Dream

 

Sukoso menjelaskan, lamanya proses pengesahan PMA karena harus saling berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkat. Dikatakan bahwa kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat.

“ Kalau kami, sudah tiga bulan yang lalu selesai. Tapi, itu, kan, harus harmonisasi komunikasi dan itu membutuhkan kesabaran,” kata dia.

3 dari 5 halaman

SDM Siap?

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Sukoso menjamin sudah siap. Nantinya, BPJPH akan menggandeng kantor kementerian wilayah yang ada di kabupaten/kota dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sukoso berujar, orang yang bekerja sebagai auditor halal di LPH nantinya akan dibina terlebih dahulu oleh MUI. " Kemudian masalah kurikulum auditor halal yang ngajar juga MUI. Jadi alhamdulillah 240 orang yang dihasilkan itu kita bicarakan bersama dengan MUI," kata dia.

Dari sisi sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran secara online, Sukoso juga mengaku sudah siap digunakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, skema pendaftaran nantinya akan dilakukan secara online kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan mengirimkan berkas kepada LPPOM MUI untuk melakukan audit LPH kepada pemohon.

Apabila LPH sudah selesai, masuk pada tahap sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Hasil sidang fatwa itu akan menentukan produk tersebut halal atau haram. Setelah sidang fatwa halal tersebut keluar, kembali dikirimkan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya.

4 dari 5 halaman

Sertifikasi Halal Berlaku Bulan Depan, Ombudsman: Pemerintah Belum Siap

Dream – Sebulan lagi aturan sertifikasi halal mulai berlaku. Aturan ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

Jelang penerapan aturan baru tersebut, Anggota Ombudsman, Ahmad Suady menilai pemerintah belum siap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Menurut Suady yang menjadi pembicara dalam “ Live Talkshow Kongkow Bisnis: Menyikapi Wajib Sertifikasi Halal” di Jakarta, yang disiarkan Pas FM, Rabu, 25 September 2019, lembaganya telah memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan staf khusus Kementerian Agama tentang penerapan sertifikasi halal.

Dari pertemuan tersebut, Ombudsman menilai penerapan sertifikasi halal belum siap.

“ Kami menemukan pemerintah belum siap. Yang siap adalah BPJH dan PP (Peraturan Pemerintah),” kata Suady. 

 

 © Dream

 

Suady beralasan pemerintah masih perlu mempersiapkan BPJH di daerah, auditor, dan laboratorium. BPJH contohnya, dikatakan di daerah-daerah, tak hanya di Jakarta. Tapi, hingga kini, belum dibentuk kantor cabangnya.

Sekadar informasi, tanggal 17 Oktober 2019 aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan. Produk makanan dan minuman menjadi tahap pertama penerapan sertifikasi halal.

5 dari 5 halaman

Laboratorium Jadi Sorotan

Laboratorium juga menjadi sorotan. Dikatakan bahwa tak semua lembaga pengawas halal (LPH) memiliki laboratorium. “ Harusnya punya laboratorium walaupun kerja sama dengan pihak lain,” kata dia.

Ahmad juga menyoroti masalah tarif. Sampai saat ini, aturan tarif sertifikasi halal belum juga keluar. Dia meminta BPJH dan pemerintah untuk membuat aturan agar sertifikasi halal tak bermasalah ke depannya. Dikatakan jangan sampai ada usaha, termasuk UMKM, yang digeruduk karena belum punya sertifikasi halal.

“ Jangan sampai antusias, tapi pelayanan tidak memadai. Itu kontradiksi,” kata dia.

Beri Komentar
Babak Baru Daus Mini Vs Daus Mini ‘KW'