Waspada! Satgas OJK Temukan 26 Entitas Berpotensi Merugikan Pengguna

Reporter : Syahid Latif
Selasa, 2 Maret 2021 11:48

(Foto: Shutterstock)

Aplikasi TikTok Cash dan Snack Video sudah diminta menghentikan kegiatannya di Indonesia.

Dream - Satgas Waspada Investasi kembali menemukan aplikasi yang menawarkan uang kepada pengguna yang berpotensi merugikan pemakaianya. Setelah TikTok Cash, SWI meminta pengelola aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya.

Permintaan dilayangkan karena Snack Video tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

" Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangan tertulisnya.

Tongam mengimbau masyarakat selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan Kegiatan Money Game sebanyak 14 entitas; Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin (6); masing-masing 1 entitas yang bergerak dalam pPenjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin, Equity Crowdfunding tanpa izin, Penyelenggara konten video tanpa izin, Sistem pembayaran tanpa izin; dan 2 kegiatan lainnya yang tak berizin.

1 dari 1 halaman

Selain memblokir akses dan mewaspadai puluhan entitas tak berizin, Satgas Waspada Investasi mengungkapkan terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing.

Sepanjang Februari 2021, Satgas juga menemukan 51 kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.