Dalam laporannya, IMF menyebut sejumlah pencapaian pemerintah selama 2016.
Dream - Lembaga keuangan dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) memuji kinerja perekonomian Indonesia yang tetap dalam kondisi baik. Laporan IMF tersebut pun disambut baik otoritas Bank Indonesia.
IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, inflasi telah menurun signifikan, dan defisit transaksi berjalan tetap terjaga. Semua pencapaian ini mendukung outlook perekonomian yang positif.
Penilaian IMF ini diperoleh dari hasil kunjungan tim yang dipimpin oleh Luis E. Breuer pada 7 hingga 18 November 2016 lalu. Article IV Consultation IMF merupakan bagian dari aktivitas monitoring (surveillance) IMF yang dilakukan satu kali dalam setiap tahun terhadap setiap negara anggota.
Tim bertukar pandangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga publik lainnya, serta perwakilan dari sektor swasta, akademisi, dan mahasiswa tentang perkembangan ekonomi dan pasar keuangan terkini dan prospek jangka pendek-menengah.
Mengutip keterangan tertulis BI, Senin, 28 November 2016, Tim IMF menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,0 persen terutama didorong konsumsi swasta yang kuat. Di tahun 2017 pertumbuhan diperkirakan sebesar 5,1%, didorong oleh konsumsi swasta serta investasi swasta yang perlahan membaik sebagai respons atas membaiknya harga komoditas dan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
Sementara laju inflasi diperkirakan meningkat dari 3,3% pada 2016 menjadi sedikit di atas nilai tengah kisaran target 3-5% pada akhir 2017. Kenaikan ini terutama sebagai dampak alokasi subsidi listrik yang lebih baik. Defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat dari 2% dari PDB pada tahun 2016 menjadi 2,3% dari PDB pada tahun yang akan datang karena peningkatan investasi dan impor.
IMF berpesan agar Indonesia bersiap menghadapi risiko yang utamanya muncul dari eksternal, yang bersumber dari ketidakpastian mengenai kebijakan pemerintah baru Amerika Serikat, kondisi keuangan global yang lebih ketat, pertumbuhan Tiongkok yang lebih lemah dibanding perkiraan, pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di Amerika Serikat, dan kembali menurunnya harga komoditas.
Dari dalam negeri, risiko domestik meliputi bantalan fiskal (fiscal buffer) yang lebih rendah, yang mencerminkan penurunan penerimaan pajak atau tingginya tingkat bunga di tengah kondisi keuangan global yang lebih ketat.
Strategi fiskal Pemerintah, dengan memperluas basis pendapatan dan meningkatkan pengeluaran yang mampu mendukung pertumbuhan dengan tetap memelihara defisit agar berada dalam fiscal rule sebesar 3% PDB, dianggap akan mendukung stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif dalam jangka menengah. Otoritas fiskal juga telah memulai konsolidasi fiskal secara bertahap.
Dalam anggaran 2017, bantalan fiskal kembali dipupuk, yang tercermin dari target defisit yang lebih rendah (2,4% dari PDB). Tim IMF menyambut baik rencana untuk memperluas basis pajak, memperbaiki sasaran subsidi, meningkatkan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan memastikan pembiayaan untuk investasi publik dan program sosial.
Tim IMF juga memandang bahwa stance kebijakan moneter saat ini sudah tepat. Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan pada 2016 di tengah tekanan inflasi yang menurun dan tekanan eksternal yang berkurang. Implementasi suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang baru (BI 7-day Reverse Repo Rate) pada Agustus telah berjalan lancar.
Dengan kondisi ketidakpastian eksternal saat ini, tim IMF mendukung keputusan BI terakhir untuk mempertahankan suku bunga kebijakan, serta memberikan ruang bagi penyesuaian nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN), dengan melakukan intervensi untuk memastikan pasar keuangan berjalan dengan baik.
Indikator sektor keuangan menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki permodalan yang kuat dan profitable. Non Performing Loans (NPL) menunjukkan kenaikan dari level sebelumnya yang rendah dan indikator lainnya menunjukkan kenaikan tersebut kemungkinan tidak akan berlanjut.
Selain itu, kemajuan juga telah dicapai dengan adanya pengawasan sektor keuangan yang terkonsolidasi dan pemantauan yang ketat terhadap perkembangan korporasi dan sektor keuangan, yang masih memiliki sejumlah kerentanan. Pemberlakuan kewajiban lindung nilai (hedging) untuk pinjaman korporasi dalam mata uang asing akan membantu memitigasi kerentanan tersebut.
Selanjutnya, sebagai kelanjutan reformasi subsidi BBM di tahun 2015, otoritas di Indonesia telah mengimplementasikan reformasi untuk memperbaiki iklim bisnis, termasuk terkait infrastruktur, regulasi, pembukaan akses sejumlah sektor ekonomi untuk pihak swasta, serta penetapan formula upah minimum yang baru. (Sah)
