Kenaikan gaji PNS dinilai sebagai `beli suara`.
Dream – Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), mempermasalahkan keputusan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, yang memutuskan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelang hari pencoblosan. Langkah itu dinilainya sebagai strategi vote buying.
Dikutip dari Liputan6.com, Jumat 14 Juni 2019, pembelian suara ini bermula dari pembahasan APBN yang melibatkan beberapa kementerian di bawah kendali presiden sebagai calon petahana.
BW menilai penyusunan APBN untuk kepentingan pemenangan paslon 01 dilakukan secara sistematis, matang, tersusun, dan rapi.
" Bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih capres paslon 01, yang tidak lain juga adalah presiden petahana," kata dia di Jakarta.
BW mengatakan program kenaikan gaji PNS sebagai korupsi karena telah menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pemenangan paslon 01 pada Pilpres 2019. Tindakan ini dibungkus seolah-olah sebagai program negara.
“ Apalagi nilai uang yang dianggarkan dan dicairkan untuk program-program yang disalahgunakan tersebut tidak sedikit, yaitu total Rp100 triliun yang mana menguntungkan paslon 01 dengan menggunakan fasilitas anggaran,” kata dia.
BW melanjutkan, dapat diduga Jokowi-Maruf dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying karena tak dilakukan oleh pasangan calon.
" Dalih demikian harus dibantah, sebab meskipun dilakukan secara cerdik, yaitu disampaikan dalam forum-forum kenegaraan, hal demikian tidakcmenghilangkan hakekat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden petahana Joko Widodo, untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 JokoWidodo dan KH Maruf Amin," ujar dia
1 dari 1 halaman
Tak Konsisten?
BW melanjutkan salah satu indikasi kuat ada penyalagunaan kekuasaan dan anggaran negara terlihat dari inkonsistensi cara berpikir dan kebijakan presiden petahana dan capres 01 tentang keperluan kenaikan gaji PNS.
Di satu sisi, lanjut BW dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres 2019.
Namun pada kesempatan debat sebagai Capres pada 17 Januari 2019, Joko Widodo justru menolak ide kenaikan gaji tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
" Dengan logika berpikir yang rasional dan wajar bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintahan Jokowi, tetapi lebih merupakan kebijakan jangka pendek dan pragmatis Presiden Petahana Joko Widodo yang juga Capres Paslon 01,yang tidak lain dan tidak bukan bertujuan secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi preferensi penerima manfaat program kenaikan gaji tersebut, yaitu para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya," kata dia.
(Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
