Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Dream – Pemerintah berencana kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja. Bantuan yang diberikan diusulkan senilai Rp1 juta kepada 8 juta pekerja/buruh yang diberikan secara tunai melalui transfer bank.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menekankan munculnya kembali program Bntuan Subsidi Upah( BSU) merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19.
Menyasar 8 juta penerima subsidi gaji, pemerintah masih akan memfinalisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.
Ida menegaskan jumlah penerima subsidi gaji tersebut baru sebatas asumsi. Proses screening data masih akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan agar penerima subsidi gaji sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Adapun sejumlah kriteria penerima subsidi gaji yang sudah ditetapkan pemerintah adalah pekerja/buruh merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) serta terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan diambil karena dinilai paling akurat dan lengkap. “ Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” kata dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan.
1 dari 1 halaman
Kriteria Lainnya
Kriteria penerima subsidi gaji lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Penerima subsidi gaji yang berhak adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“ Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp. 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” kata dia.
Terakhir, kriteria openerima subsidi gaji adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.
