Menkeu: RI Perlu Reformasi Sektor Manufaktur dan Infrastruktur

Perdagangan RI selalu mengalami defisit transaksi berjalan di mana impor barang dan jasa lebih besar dibanding ekspor. Lalu bagaimana agar RI mencetak surplus perdagangan?

Dream - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai perlunya reformasi struktural, khususnya reformasi di sektor manufaktur dan infrastruktur. Program tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang masih menghantui Indonesia.

Menurut Bambang, Indonesia perlu merevitalisasi sektor manufaktur menjadi setidaknya 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari yang saat ini berada pada kisaran 22-23 persen dari PDB.

“ Jadi Indonesia perlu melakukan reindustrialisasi,” ungkap Bambang seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Sabtu, 28 Maret 2015.

Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, lanjut Bambang, pemerintah juga akan mendorong partisipasi swasta, baik dengan pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta sepenuhnya maupun melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership). Hal ini mengingat, percepatan pembangunan infrastruktur sulit tercapai jika hanya mengandalkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“ Di sektor infrastruktur, tidak hanya APBN yang akan dikerahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yang lebih penting adalah kami ingin mengundang lebih banyak lagi partisipasi swasta, baik melalui investasi swasta sepenuhnya pada infrastruktur, maupun public-private partnership,” tambahnya.