Masalah yang dihadapi bank syariah pertama itu adalah modal sehingga kesulitan mengembangkan bisnis.
Dream – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan penyebab utama permasalahan PT Bank Muamalat Indonesia adalah modal, bukan likuiditas. Sebabnya, pemilik saham tidak bisa menambah porsi modal bagi Bank Muamalat sehingga kesulitan mengembangkan bisnis.
“ IDB sebagai pemilik 32.74 persen saham mengalami keterbatasan aturan. Dalam aturan internal, mereka menyertakan modal maksimum 20 persen sehingga IDB tidak bisa menambah modal,” kata Heru di hadapan Komisi XI DPR RI, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 11 April 2018.
Komisi XI DPR hari memanggil OJK dan manajemen Bank Muamalat. Parlemen ingin mendengar penjelasan langsung terkait persoalan yang mendera bank syariah pertama di Indonesia itu.
Menurut Heru, saat ini pemegang saham terbesar Bank Muamalat adalah Islamic Development Bank (IDB) dengan porsi 32,74 persen, National Bank of Kuwait dan Bank Boubyan 30 persen, SEDCO Holding 17,91 persen, serta 19 persen milik perorangan.
National Bank of Kuwait dan Bank Boubyan juga sedang terlilit masalah. Saat ini, tutur Heru, mereka sedang konsolidasi, sedangkan SEDCO tidak ingin menambah suntikan modal.
Untuk itu, Bank Muamalat mengambil langkah mencari suntikan dana dari investor baru. Salah satu penanam modal yang sudah mengajukan diri kepada OJK adalah PT Minna Padi Investama Tbk (PADI).
OJK sudah meminta PADI untuk memenuhi beberapa syarat. Tapi, PADI belum juga memenuhi persyaratan tersebut hingga saat ini.
“ Sampai dengan batas waktu yang disyaratkan, keterbukaan informasi konsorsium siapa saja, sampai dengan batas waktu belum bisa diberikan oleh calon investor, sehingga right issue belum bisa dilaksanakan,” kata dia.
Lebih lanjut, Heru mengatakan sebenarnya banyak investor lain berminat untuk menanamkan modal di Bank Muamalat. “ Kami berharap nanti kalau pembicaraan dengan investor dan pemilik sudah mendekati kesepakatan, OJK akan memfasilitasi,” kata dia.
(Beq/Sah)
