Kartu Pra Kerja diharapkan menjadi media pengembangan skill. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 11 triliun.
Dream - Pemerintah memastikan program Kartu Pra Kerja akan tetap berlanjut di tahun 2022. Anggaran untuk program ini bahkan telah dialokasikan senilai Rp11 triliun atau sekitar 4,3 persen dari total anggaran perlindungan sosial.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan Program Kartu Prakerja tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari Pemerintah ke masyarakat. Program ini terbukti telah menawarkan pengembangan kemampuan pesertanya sehingga memiliki pondasi meraih kesempatan kerja lebih luas.
" Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Febrio, saat webinar disiarkan kanal Katadata Indonesia.
Untuk menjembatani hal tersebut, kata Febrio, Pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja. Sehingga pasar kerja akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel.
Febrio melanjutkan keterampilan yang diberikan dalam Program Kartu Prakerja harus memenuhi setidaknya satu dari skilling atau penambahan kemampuan, upskilling atau peningkatan kemampuan, dan reskilling atau penggantian kemampuan.
1 dari 2 halaman
Dorong Peningkatan Keterampilan
Kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
" Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi," jelas Febrio.
Secara akumulasi, jumlah penerima Program Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 30 September 2021 mencapai 12 juta orang. Mereka tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia.
Berdasarkan survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) terhadap 7,2 juta penerima manfaat, sebanyak 85 persen responden tidak atau belum mengikuti pelatihan. Sebanyak 52 persen responden tinggal di pedesaan, 49 persen berjenis kelamin perempuan, dan 3,6 persen diantaranya penyandang disabilitas.
2 dari 2 halaman
Hasil survei yang dilakukan oleh IPSOS 2021 menunjukkan Program Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat di masa pandemi Covid-19 ini. Meski demikian, Febrio mengingatkan atas capaian yang diperoleh harus tetap dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
" Atas capaian yang sudah diperoleh, kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital," kata dia.
Selain itu, efisiensi program kartu pra kerja di era digital juga disertai dengan modul pelatihan yang semakin variatif. Ini untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdampak akibat pandemi.
