BPOM: Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac 65,3 Persen

Efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi. Jadi, efikasi menunjukkan kemampuan vaksin tapi dalam konteks penelitian.
Untuk efek sampingnya sendiri seperti pemberian vaksin pada umumnya.

“ Efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, freatik, dan demam," ujar Penny.

Untuk frekuensi efek samping dengan derajat berat, yakni sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1% - 1%. " Dan ini merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali”, kata Penny.

Laporan : Josephine Widya

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 CoronaVac

Dream - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini, 11 Januari 2021 mengumumkan sudah mengeluarkan izin edar vaksin CoronaVac, yang diproduksi oleh Sinovac Biotech. Tentunya izin ini bukan izin edar biasa tapi bersifat darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Uji klinis tahap tiga sudah dilakukan di Brasil dan hasilnya, vaksin Sinovac 78 persen efektif mencegah Covid-19. Sementara di Bandung hasil efektivitasnya 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar WHO di mana angkanya minimal 50 persen.

" BPOM melakukan evaluasi pengawasan bahan baku, proses pembuatan hingga produk, sesuai standar internasional. BPOM melalui pengujian obat, pemastian badge, pelulusan bagde, untuk Covid-19 dari WHO maka CoronaVac memenuhi persyaratan untuk diberikan EUA," kata Dr. Ir. Penny K. Lukito, ketua BPOM dalam acara yang disiarkan langsung dari gedung BPOM, 11 Januari 2021.

Penerbitan EUA ini juga dilakukan oleh sejumlah negara. Hal ini karena persyaratan EUA dari WHO terpenuhi, salah satunya karena pemerintah telah menetapkan kondisi kedaruratan Covid-19.

" Penerapan ini dilakukan semua regulator obat di seluruh dunia, secara internasional EUA selaras dengan panduan WHO dengan kriteria keadaan kedaruratan oleh pemerintah, terdapat cukup bukti ilmiah, memiliki mutu standar, kemanfaatan lebih besar dari risiko berdasarkan pada kajian klinik dan non klinik dan belum ada alternatif pengobatan atau pencegahan penyakit," kata Peni.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

Muncul Efek Serius Pasca Vaksinasi, Biaya Perawatan Ditanggung Pemerintah

Dream - Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Hindra Irawan, memastikan vaksin Covid-19 yang akan digunakan aman, efektif, dan manjur. Sebagai jaminan, pemerintah siap menanggung seluruh biaya perawatan jika ada efek akibat vaksinasi tersebut 

" Kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan oleh pemerintah dipastikan tidak berbahaya karena sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain," ujar Hindra.

Hindra mengingatkan vaksin bukan produk biologis sehingga potensi timbul reaksi ikutan pada tubuh setelah vaksinasi selalu ada. Beberapa reaksi ikutan tersebut seperti nyeri dan bengkak di titik penyuntikan.

Jika terdapat gejala ikutan pasca imunisasi, Hindra mengatakan pasien akan mendapatkan perawatan dan pengobatan. Selama masa perawatan, Komnas KIPI ajan menjalankan investigasi terkait kausalitas KIPI.

Selain itu, lanjut Hindra, seluruh biaya perawatan untuk pasien KIPI ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017," kata dia.

Hindra mengatakan untuk mengantisipasi munculnya KIPI, Pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI. Di antaranya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah menetapkan nara hubung yang dapat dikontak apabila ada keluhan dari penerima vaksin.

Selanjutnya, Fasyankes tempat pasien mendapatn suntikan akan melaporkan ke Puskesmas dan rumah sakit, kemudian dilanjutkan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota.

Untuk kasus KIPI serius, dinas kesehatan kabupaten atau kota akan melakukan konfirmasi kebenaran ke puskesmas atau Fasyankes pelapor.

" Jika benar terkonfirmasi sebagai KIPI serius maka kasus harus segera dilakukan investigasi oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas atau fasyankes, berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan jika diperlukan berkoordinasi pula dengan Komite Ahli Independen," ucap Hindra.

Jika diperlukan uji sampel vaksin, dinas kesehatan provinsi akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM provinsi. Hasil investigasi akan segera dilaporkan ke dalam website keamanan vaksin untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Komite Ahli Independen.

Sumber: Merdeka.com/Supriatin