Buruan Urus STNK `Mati` 2 Tahun Sebelum Aturan BPKB Hangus Berlaku

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 26 Oktober 2018 08:15

Jangan Biarkan STNK Kendaraanmu Mati Dan Nggak Diperpanjang Selama Dua Tahun. (Foto: Shutterstock)

UU mengamanatkan registrasi dan identifikasi kendaraan bisa dihapus hangus jika STNK tak diurus. Tapi ketentuan itu saat ini belum berlaku.

Dream – Registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor akan dihapus jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati dan tidak diperpanjang. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Angkutan Jalan.

Aturan yang cukup keras ini ternyata belum efektif diterapkan dan masih dalam tahap sosialisasi.

“ Butuh sosialisasi dahulu. Nanti masyarakat kaget lagi kendaraannya dihapus. Maka dari itu, di masa sekarang, kita push informasi ke masyarakat,” kata Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi, kepada Liputan6.com, dikutip Dream, Jumat 26 Oktober 2018.

Bayu mengatakan saat ini, polisi masih mengizinkan pemilik kendaraan untuk memperpanjang STNK yang telah mati dan belum diperpanjang selama dua tahun.

Imbauan ini disampaikan agar kendaraan yang dimiliki masyarakat tidak menjadi bodong.

“ Belum berlaku karena masih sosialisasi. Kita informasikan dahulu. Sangat boleh (mengurus STNK) sebelum dihapuskan. Masih memiliki kesempatan untuk memproses dan mengurusnya,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Arief Aszhari)

1 dari 4 halaman

STNK `Mati` 2 Tahun, Siap-siap Kendaraan Dicap Bodong

Dream – Buat pemilik kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki selain Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan dokumen ini, kendaraan yang dimiliki jadi memiliki identitas.

Nah, STNK ini wajib hukumnya diperpanjang.

Jangan sampai “ mati” alias lewat masa berlakunya sampai dua tahun. Kalau mati lewat dua tahun, kendaraanmu akan bodong alias tak punya identitas.

Dikutip dari Liputan6.com, Selasa 4 September 2018, jika masa berlaku STNK tidak diperpanjang selama dua tahun setelah masa berlakunya habis, nomor kendaraan kamu bisa dicoret dari daftar Registrasi dan Identitas (Regident) Kendaraan Bermotor (ranmor).

Ketentuan ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi mengtkn ketentuan tersebut sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri (Perkap).

" Untuk pelaksanaannya, harus ada koordinasi dengan pembinaan Samsat," ujarnya.

2 dari 4 halaman

Tunggu Samsat?

Bayu mengatakan pelaksanaan peraturan ini terkait banyak hal. Contohnya, pajak progresif dan pendataan kendaraan bermotor. Masa sosialisasinya saat ini sedang berlangsung.

Biaya Pembuatan SIM dan STNK Naik, Ini Penjelasan Kapolri

“ Pelaksaan nanti menunggu hasil lebih lanjut dari pembina Samsat lainnya karena seperti yang saya bilang jumlahnya tidak sedikit kendaraan yang belum daftar ulang,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Arief Aszhari)

3 dari 4 halaman

STNK Mati 2 Tahun? Siap-siap BPKB Hangus

Dream – Pemilik kendaraan bermotor sebaiknya segera memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kalau dokumennya sudah kedaluwarsa. Kalau dibiarkan “ mati” selama dua tahun, STNK dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) akan dihapus dari sistem.

Kendaraan, baik mobil maupun motor, akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Setelah itu, kendaraanmu akan menjadi bodong dan tak bisa beroperasi lagi.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi, mengatakan, peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“ Jika sudah dihapus, berarti, kan, tidak berlaku,” kata Bayu dikutip dari Liputan6.com, Kamis 25 Oktober 2018.

4 dari 4 halaman

Tak Bisa Didaftarkan Kembali

Bayu mengatakan, jika kendaraan sudah dihapus dari regident ranmor, pengendara tidak bisa mengurusnya kembali bagaimanapun caranya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012.

Akibatnya, kendaraan bermotor ini tak bisa beroperasi di jalan raya. " Setelah dihapuskan, tidak bisa didaftarkan kembali," kata dia.

Regulasi ini, tambah Bayu, perlu sosialisasi terlebih dahulu. Kalau tidak, masyarakat bisa kaget karena kendaraannya dihapus dari sistem. “ Di masa sekarang, kami push terus informasi kepada masyarakat,” kata dia.

Menurut Bayu, peraturan ini sudah diberlakukan sejak 2009. Namun, saat ini sedang diintensifkan dan dioptimalkan untuk bisa dilaksanakan.

“ Sejak peraturan diberlakukan 2009, aturan ini belum dilaksanakan, dan ini bukan barang baru,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Arief Aszhari)