Cuti Bersama Natal Dihapus, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Daerah

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 27 Oktober 2021 14:00
Cuti Bersama Natal Dihapus, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Daerah
Pandemi belum sepenuhnya berakhir.

Dream - Pemerintah resmi menghapus cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember 2021. Ini mengingat pandemi belum sepenuhnya hilang dan dikhawatirkan libur akhir tahun dapat memicu terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan kebijakan ini semata sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan kasus di akhir tahun. Pergerakan masyarakat masih harus dibatasi agar tidak terjadi ledakan penularan seperti pengalaman yang pernah terjadi.

" Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan, mulai dari tidak adanya libur cuti bersama, kemudian pelaranga mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujar Muhadjir, dikutip dari laman Kemenkopmk.

Cuti bersama Natal 2021 resmi dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Muhadjir menilai kebijakan tersebut masih perlu disosialisasikan secara lebih massif. Langkah ini agar masyarakat dapat lebih memaklumi keadaan dan tidak melakukan pelanggaran.

" Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," kata dia.

1 dari 5 halaman

Pengetatan Pengawasan

Sementara terhadap masyarakat yang terpaksa bepergian di hari libur, Muhadjir meminta pemeriksaan persyaratan perjalanan diperketat. Sehingga mereka yang bepergian bisa dibatasi dan dikendalikan.

" Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19," ucap Muhadjir.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masyarakat juga perlu dikuatkan. Terutama pada tempat-tempat yang identik dengan orang berkumpul seperti destinasi wisata, tempat ibadah, pusat perbelanjaan.

" Di samping membatasi jumlah, juga pengawasan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19," kata dia.

© Dream
2 dari 5 halaman

Menkes: PCR Rp300 Ribu Paling Murah di Dunia

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan tarif PCR diturunkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo sebesar Rp300 ribu. Menurut dia, tarif tersebut adalah harga termurah di seluruh dunia.

" Harga PCR yang ditentukan Presiden kemarin itu sudah 10 persen paling bawah, paling murah dibandingkan tes PCR di seluruh dunia," ujar Budi, disiarkan kanal Perekonomian.

Menurut Budi, tarif PCR awal sebesar Rp900 ribu sebenarnya 25 persen lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Apalagi jika diturunkan menjadi Rp300 ribu.

" Kalau misalnya diturunkan ke Rp300 ribu, itu mungkin masuk yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport di dunia," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

India Masih Termurah

Budi mengakui tarif PCR termurah di dunia masih dipegang di India. Di India, tarif PCR dipatok Rp160 ribu.

" Tapi memang India membuatnya di dalam negeri kemudian ekonominya berkembang karena juga rakyatnya banyak, itu bisa tercapai," kata dia.

Lebih lanjut, Budi menyatakan penurunan tarif PCR tidak mendapat subsidi dari Pemerintah. Sebab, tarif normalnya memang sudah turun.

" Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi sudah diturunkan, itu sudah cukup murah," kata dia.

© Dream
4 dari 5 halaman

Jokowi Instruksikan Tarif PCR Turun Jadi Rp300 Ribu dan Masa Berlaku 3 Hari

Dream - Pemerintah bakal menurunkan batas maksimal tarif tes PCR menjadi Rp300 ribu. Masa berlaku hasil tes juga diperpanjang menjadi 3x24 jam untuk pelaku perjalanan udara domestik.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana penurunan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut disampaikan saat rapat terbatas siang tadi.

" Mengenai arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM, disiarkan Sekretariat Presiden.

Luhut mengatakan keputusan ini diambil setelah Pemerintah mendapat banyak masukan mengenai penerapan PCR sebagai syarat penerbangan domestik. Selain itu, dia juga memberikan alasan diwajibkannya PCR meski kasus mengalami penurunan dan banyak daerah sudah turun level PPKM.

" Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir," ucap Luhut.

 

5 dari 5 halaman

Bakal Diberlakukan di Transportasi Lain

Selain itu, Luhut menyatakan penetapan kebijakan PCR juga mempertimbangkan kasus yang terjadi di luar negeri. Di mana di sejumlah negara terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19.

" Sekali lagi saya tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan," kata dia.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan Pemerintah tetap menerapkan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) dan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) meski kasus Covid-19 melandai. Diharapkan tidak terjadi lagi lonjakan Covid-19 mengingat sebentar lagi akan ada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

" Secara bertahap, penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," ungkap Luhut.

© Dream
Beri Komentar