DPR: 'Upgrading' Bus Jemaah Haji Tak Masuk Akal

DPR tidak mendapat argumentasi yang memuaskan dari Kemenag. Mengapa untuk mendapat bus yang layak harus ada pola sewa bus dan biaya upgrade bus.

Dream - Masalah transportasi haji antarkota Madinah-Mekkah beberapa minggu belakangan menjadi perbincangan serius. Pemerintah, yang diwakili Kementerian Agama, menyebut efisiensi anggaran dan tidak adanya dana upgrade bus menjadi masalah utamanya.

Menanggapi pernyataan pemerintah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Shoqik Mujahhid memiliki alasan mengapa parlemen tidak menyetujui pos dana upgrading bus. Menurutnya, hingga rapat terakhir komisi VIII dengan Kemenag tidak muncul alasan mengenai biaya upgrade bus tersebut.

"DPR tidak mendapat argumentasi yang memuaskan dari Kemenag. Mengapa untuk mendapat bus yang layak harus ada pola sewa bus dan biaya upgrade bus. Kenapa tidak langsung mengontrak bus yang layak saja?" katanya kepada Dream.

Dia menambahkan, saat rapat terakhir itu, Komisi VIII sebetulnya cukup yakin dengan alasan efisiensi pemerintah tanpa meng-upgrade bus. Tapi, tampaknya standar kelayakan bus, jauh dari persepsi parlemen.

"Tampaknya standar kelayakan bus itu di bawah kondisi yang diperlukan, sehingga jumlah bus yang mogok meningkat," terang dia.