Jokowi Dikalahkan Sitti yang Sebut Wanita Bisa Hamil Jika Berenang di Kolam

Reporter : Ahmad Baiquni
Sabtu, 9 Januari 2021 12:43

Eks Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty (Liputan6.com)

Sitti dipecat lantaran membuat pernyataan kontroversial, menyebut wanita bisa hamil jika berenang bersama lawan jenis meski tidak terjadi penetrasi.

Dream - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan yang dilayangkan eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty. Sitti menggugat keputusan Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memberhentikan dirinya dari posisi Komisioner KPAI.

Vonis atas gugatan Sitti tertuang dalam Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya.

Putusan tersebut membatalkan Keputusan Presiden RI Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI periode 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Sitti Hikmawatty.

Selain itu, Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat mencabut Keppres Nomor 43/P Tahun 2020 dan merehabilitasi serta memulihkan hak penggugat dalam kedudukan seperti keadaan semula.

1 dari 2 halaman

Kuasa Hukum Sitti, Feizal Syahmena, menyatakan putusan tersebut membuktikan kliennya berkompeten sebagai Komisioner KPAI. Pihaknya berharap putusan ini segera ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi.

" Seyogyanya Presiden melaksanakan putusan PTUN dan saya yakin presiden sangat taat hukum," ujar Feizal, dikutip dari Pojoksatu.

Feizal menegaskan, putusan PTUN mengandung inti Presiden telah melanggar UUPA dalam keputusannya memberhentikan Sitti. Sebab, Keputusan tersebut dijatuhkan tanpa persetujuan dari DPR.

2 dari 2 halaman

Sitti diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisioner KPAI secara tidak hormat setelah membuat pernyataan kontroversial di media. Sitti menyatakan wanita dapat hamil jika berenang dalam kolam dengan lawan jenis meski tidak terjadi penetrasi.

Akibat pernyataan tersebut, Sitti harus menjalani pemeriksaan oleh Dewan Etik KPAI. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi rekomendasi pemecatan Sitti yang diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Jokowi kemudian menerbitkan keputusan, menyatakan memberhentikan secara tidak hormat Sitti dari jabatan Komisioner KPAI. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Sitti mengajukan gugatan ke PTUN pada 17 Juni 2020.