Jelang Sidang Putusan MK, Polisi Pantau Massa dari Luar Jakarta

Lokasi yang Diizinkan untuk Demonstrasi

Meski demikian, massa masih diizinkan menggelar demonstrasi di luar area gedung MK. Lokasi demonstrasi yang diizinkan polisi yaitu Bawaslu dan Patung Kuda, atau sekitar Monas.

" Tidak ada (larangan demonstrasi) ya. Pokoknya di depan MK dan di titik-titik yang mengganggu proses dinamika sidang yang ada di MK itu tidak boleh," ucap dia.

Dedi mengatakan, pola pengamanan sidang kali ini tidak berbeda dengan pengamanan pada saat sidang sebelumnya. Hanya saja, kata Dedi, ruang gerak massa dibatasi.

" Pola pengamanan saya rasa standar operasional prosedur sama ya. Sama, jadi kalau untuk di depan MK kita batasi ruang geraknya," ujar dia.

Deddi mengatakan, polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas pada hari ini. Kawat berduri juga telah dipasang di sekitar area Gedung MK.

" Ya itu semuanya dalam rangka untuk mencegah dan memitigasi secara potensi gangguan yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga ya. Itu kita tetap lakukan," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

Putusan Sengketa Pilpres Dibacakan 27 Juni 2019

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2019, pada Kamis 27 Juni 2019. Sebelumnya, agenda sidang pembacaan putusan bakal digelar Jumat 28 Juni 2019.

" RPH (rapat permusyawaratan hakim) sudah selesai. Iya benar putusan dimajuin tanggal 27," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Fajar, pengajuan sidang putusan menjadi 27 Juni 2019 bukan pelanggaran hukum. Sebab, penetapan 28 Juni 2019 sebagai pembacaan putusan pada awal masa sidang merupakan batas hakim konstitusi memutuskan perkara.

" Itu bukan dimajuin, kan memang paling lambat tanggal 28, karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27, ya diputuskan," ucap dia.

Hormati Putusan Sidang

Surat pemberitahuan pembacaan putusan yang terbaru sudah diberikan kepada semua pihak, baik Prabowo-Sandi sebagai pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, Bawaslu, dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

" Hari ini pemberitahuan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait, sudah dikirim," kata dia.

Fajar mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati keputusan MK. Menurutnya, persidangan sudah terlaksana secara tertib, terbuka, aman, dan lancar.

" Mari kita semua menghormati proses konstitusional ini," ujar dia.

Gelar Aksi Saat Sidang Putusan MK, PA 212: Kami Bela Agama

Dream - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan aksi Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa Pilpres pada 28 Juni 2019. Meskipun, calon presiden Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya tidak melakukan aksi unjuk rasa

" Memang benar Prabowo dan Sandi telah mengimbau seperti itu, dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang kami ikuti ketika kami mengambil langkah politik," ujar Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, kepada Dream melalui pesan singkat, Senin 24 Juni 2019.

Tetapi, kata dia, dalam aksi di sekitar gedung MK yang sudah dilakukan sejak 24 Juni 2019 lalu, PA 212 tidak menggunakan unsur politik. " Karena gerakan kami adalah bela agama," ucap Novel.

Dalam aksi bela agama itu, PA 212 menyerukan keadilan ditegakkan. Menurutnya, aksi ini sama sekali tidak ada muatan politik seperti halnya aksi 411, 212, dan aksi lainnya yang mereka gagas.

" Jadinya, untuk urusan politik kami tetap taat kepada Prabowo. Jangan diadu domba alumi 212 dengan capres kubu 02," kata dia.

Gugatan ke Mahkamah Internasional

Dalam aksi atas nama agama itu, menurut Novel, ada beberapa norma agama yang dilanggar dalam pemilihan umum (pemilu) 2019.

" Norma yang dilanggar adalah aturan agama yang mereka melakukan kecurangan dan itu diancam dalam Alquran dan suatu bentuk politik mungkar yang menjadi kewajiban umat Islam untuk menyikapinya," ungkap dia.

Apabila nantinya hakim MK tidak mengabulkan gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandi, PA 212 menyerahkan sepenuhnya untuk langkah hukum selanjutnya.

" Kita tunggu langkah BPN untuk segera ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional," ucap dia.