Naik Kapal Perang di Natuna, Jokowi: Apa Ada Kapal Asing Masuk Indonesia?

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 8 Januari 2020 18:30
Naik Kapal Perang di Natuna, Jokowi: Apa Ada Kapal Asing Masuk Indonesia?
Jokowi menyatakan kapal TNI AL selalu siaga menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Dream - Jokowi mendatangi Natuna untuk memastikan keamanan paskainsiden masuknya kapal China. Dia memantau laut Natuna dari atas KRI Usman Harun 359 yang berlabuh di Pangkalan TNI Angkatan Laut Selat Lampa.

"Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada," tulis presiden bernama lengkap Joko Widodo itu di akun Instagram @jokowi, Rabu 8 Januari 2019.

Menurut Jokowi, kapal asing sempat masuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan di laut teritorial Indonesia. Zona tersebut memang bebas dilintasi kapal dari negara manapun.

 
 
 
View this post on Instagram

Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna, hari ini. Saya sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada. Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal. Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

"Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan Indonesia punya kedaulatan untuk menindak kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di ZEE.

"Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Jokowi Terbang ke Natuna

Dream - Jokowi terbang ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari 2019. Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu akan meninjau sejumlah tempat.

" Selamat pagi, Indonesia. Pagi ini, saya meninggalkan ibu kota menuju Natuna, Kepulauan Riau," tulis Jokowi di akun Instagram pribadinya, @jokowi.

Menurut laman Sekretariat Kabinet, Jokowi berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.35 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Jokowi dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan. Jokowi kemudian akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Laut Natuna tengah menjadi topik hangat setelah masuknya kapal patroli dan nelayan China di perairan terluar Indonesia itu. Saat rapat kabinet, Jokowi menegaskan tidak akan tawar menawar mengenai kedaulatan Indonesia di Laut Natuna.

" Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi, Senin 6 Januari 2019.

2 dari 5 halaman

Jokowi Takkan Tawar-menawar dengan China Soal Natuna

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ingin ada tawar menawar dengan China mengenai kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jokowi menegaskan hal itu di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

" Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi, Senin, 6 Januari 2019.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan penolakan China terhadap wilayah Natuna.

" Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.

Retno mengatakan, kapal-kapal milik nelayan China telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sesuai UNCLOS 1982.

" Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

3 dari 5 halaman

Fakta Viral Kapal Ikan Asing Kembali Berani Masuk Perairan Natuna

Dream - Laman media sosial, khususnya Instagram, beberapa waktu lalu dikejutkan dengan video kapal ikan asing yang kembali masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Narasi yang muncul kapal itu masuk setelah Susi Pudjiatuti tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikan. 

Seperti diketahui, kebijakan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia sempat membuat kapal asing tak berani masuk Indonesia. 

Terkait video tersebut, Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, sudah melakukan pengawasan di seluruh perairan Indonesia, termasuk Natuna.

Menurut Taufiqoerrochman, pasukannya segera bergerak ke perairan yang dimaksud begitu mengetahui informasi ada kapal asing ke Natuna. Dari pantauan tim, kapal tersebut memang sempat masuk pada tanggal 19 Desember 2019 lalu. Namun mereka berhasil dihalau.

Upaya itu tak membuat kapal asing jera. Tim Bakamla kembali menemukan kapal asing yang masuk perairan Natuna pada 24 Desember 2019. 

" Kita tetap hadir di sana (untuk menghalau kapal asing,red)," ujar Achmad dikutip dari Liputan6.com, Selasa 31 Desember 2019.

Achmad mengaku, untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia Bakamla bekerja sama dengan rekan di regional dunia. Kerja sama itu dilakukan sejak 10 Desember 2019 lalu.

Selain itu, kerja sama dengan Kemeterian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Luar Neger (Kemenlu) juga dilakukan.

" Karena walaupun bagaimana, tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestrasif (koordinasi)," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

4 dari 5 halaman

Menteri Susi Akan Tenggelamkan Lagi 14 Kapal Asing Ilegal

Dream - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan kembali menenggelamkan 14 kapal ilegal hasil tangkapan bersama KKP, TNI AL, dan Kepolisian serta Bea Cukai di Pontianak, Batam, dan Aceh pada 19-20 Oktober 2015. 14 kapal tersebut merupakan hasil tangkapan sejak Juni 2014 hingga Juni 2015.

Dari 14 kapal tersebut, 12 di antaranya merupakan kapal nelayan ilegal. Sedangkan dua lainnya adalah kapal tangker asing.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penenggelaman kapal tersebut dilakukan sebagai amanat Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dia pun mengaku telah meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk upaya penenggelaman kapal ini.

" Kemarin saya sudah berkirim surat dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pak Hatta menyebutkan kapal berbendera ganda dapat ditenggelamkan langsung tanpa adanya proses pengadilan," ujar Susi di Gedung KKP, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015.

Menurut dia, amanah UU tersebut menjadi bagian untuk memutus rantai peradilan. " Saya menurut instruksi Presiden Jokowi untuk penenggelaman. Pelaksanaan ini akan menjadi pertama kalinya penggelaman yang sesuai dengan amanat Undang-undang," jelasnya.

Upaya ini, menurut Susi, menjadi bagian dari perlindungan kekayaan laut dan ekosistem terutama nelayan di area penangkapan. Susi berharap kepada jajarannya untuk segera menuntaskan proses penyelidikan 35 kapal asing lainnya.

Dalam satu tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sedikitnya 115 kapal ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. " Bagi kami, kapal-kapal asing ilegal yang masuk harus ditenggelamkan. Ini sebagai kedaulatan bangsa," jelas Susi. (Ism) 

5 dari 5 halaman

China Ngotot Klaim, Natuna Ternyata Menyimpan `Harta Karun`

Dream - Konflik kapal milik Indonesia dan China di perairan Natuna kembali memanas. Wilayah perairan ini jadi sorotan setelah Tiongkok mengklaim daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari Kepulauan Riau.

Dikutip dari Liputan6.com, Senin 6 Januari 2020, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Tiongkok sama sekali tak berhak di Natuna.

" Kalau secara hukum, China tidak punya hak untuk mengklaim. Itu karena Indonesia tidak punya konflik perairan (dengan China), tumpang tindih perairan, Indonesia tidak punya," kata dia di Jakarta.

Lalu, seberapa penting Natuna bagi Indonesia sampai-sampai Tiongkok ngotot mengklaim wilayah ini?

Natuna ternyata daerah yang menyimpan `harta karun` berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan energi. Dalam proyek yang tengah dikembangkan, yaitu Blok East Natuna, dilaporkan memiliki kandungan minyak dan gas.

Cadangan gas di Natuna memang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 46,96 TSCF. Saat ini, produksi gas di wilayah tersebut baru mencapai 489 MMSCFD.

Indonesia juga memiliki cadangan minyak di Natuna diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari.

Beri Komentar
Roger Danuarta Ogah Lihat Cut Meyriska Tampil Modis