Kapolri mengatakan secara fungsinya, kendaraan pelat RF boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan kepolisian, serta kementerian atau lembaga.
Dream - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mengkaji ulang penggunaan pelat nomor RF pada kendaraan pejabat.
Hal itu menimbang banyaknya laporan dari masyarakat yang mengatakan penggunaan pelat dengan kode RF kini banyak disalahgunakan oleh beberapa oknum.
Bahkan telah terjadi berulang kali dan menimbulkan stigma buruk di tengah masyarakat.
Kapolri mengatakan, secara fungsinya, kendaraan pelat RF boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan kepolisian, serta kementerian atau lembaga.
Kemudian pelat RF juga dapat digunakan ketika ada kaitannya dengan kepolisian, dinas, atau VVIP.
“ Khususnya seperti di kota besar begitu ya, memang itukan khusus diberikan kepada fungsi tertentu yang memang ada kaitannya dengan kepolisian, dinas, atau VVIP begitu,” ujar Sigit.
1 dari 3 halaman
Stigma buruk itu muncul karena banyak masyarakat yang mengira bahwa pelat ini hanya dapat digunakan oleh polisi.
Sehingga jika mereka melihat pengendara atau penumpang yang bukan polisi menggunakan pelat tersebut, mereka akan langsung berpikir negatif.
Tapi hal itu bukanlah tanpa alasan, karena memang terdapat beberapa oknum yang menggunakan pelat RF menjadi arogan saat di jalan.
2 dari 3 halaman
Menurut situs Auto2000, pelat RF ini sebenarnya tidak memiliki keistimewaan kecuali di situasi tertentu.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 134 dan 135 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan bahwa hanya ada tujuh golongan kendaraan yang bisa mendapatkan prioritas dalam penggunaan jalan.
Kendaraan dengan pelat RF itu tidak berhak mendapatkan prioritas tersebut tanpa adanya pengawalan polisi lalu lintas.
3 dari 3 halaman
Sementara itu, pelat RF sendiri tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi STNK dan TNKB Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Dinas.
Kode RF dibagi menjadi beberapa macam, tergantung dari mana instansinya. Contohnya kode RFS (Reformasi Sekretariat Negara) dikhususkan untuk pejabat negara eselon I (setingkat Direktur Jenderal di Kementerian).
RFO, RFH, dan RFQ dikhususkan untuk kendaraan pejabat negara eselon II (setingkat Direktur di Kementerian).
Kemudian RFH (Reformasi Hukum) dikhususkan untuk petinggi departemen pertahanan dan keamanan, FRP (Reformasi Polisi) dikhususkan untuk pejabat Polri.
Sedangkan RFD (Reformasi Darat) dikhususkan untuk pejabat TNI AD, serta RFL (Reformasi Laut) dikhususkan untuk pejabat TNI AL.
Laporan : Erdyandra Tri Sandiva
