Jokowi Segera Terbitkan Perpres Pembubaran 18 Lembaga

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 17 Juli 2020 13:02

Presiden Jokowi

"Kira kira seperti ini ya, komisi usia lanjut. Ini enggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA."

Dream - Presiden Joko Widodo berencana menghapus 18 lembaga dan komisi dalam waktu dekat. Rencana ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral.

Ia menyebut hal itu masih dalam tahap kajian dan selanjutnya akan diadakan proses pembubaran melalui penerbitan peraturan presiden (perpres).

" Pasti ada pencabutan Perpres yang sudah ada, dan melalui Perpres baru," kata Donny dilansir dari Liputan6.com, Jumat 17 Juli 2020.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membeberkan beberapa lembaga dan komisi yang akan dihapus.

Moeldoko menjelaskan, ada beberapa organisasi yang bisa digabung di bawah kementerian. Seperti komisi usia lanjut yang dibentuk dalam Keppres Nomer 52 tahun 2004.

" Kira kira seperti ini ya, komisi usia lanjut. Ini enggak pernah kedengaran apakah itu? Tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalo masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan," kata Moeldoko.

1 dari 3 halaman

3 Lembaga Jadi Sorotan

Selanjutnya Moeldoko juga soroti Badan Akreditasi Olahraga, dia menilai saat ini terdapat tiga badan. Kemudian dia juga menyoroti Badan Restorasi Gambut (BRG).

" Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB?" ungkap Moeldoko.

(Sumber: Liputan6.com)

2 dari 3 halaman

Bantu UMKM Modal Rp2,4 Juta, Jokowi: `Semoga Dagangnya Bisa Laku`

Dream - Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja darurat senilai Rp2,4 juta kepada setiap pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemik Covid-19.

Penyerahan Bantuan Modal Kerja (BMK) tersebut diserahkan lagsung Presiden di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

“ Semoga dengan bantuan ini nantinya Bapak-Ibu bisa menambah dagangannya, omsetnya juga bisa laku lebih baik,” tutur Presiden dikutip Dream dari laman Setkab.go.id, Selasa, 14 Juli 2020.

Menurut Jokowi, kondisi Pandemik Covid-19 saat ini memang Kepala Negara menyampaikan telah mengetahui bahwa kondisi saat ini sangat berat, tetapi ingin para pedagang tetap bekerja keras dalam berusaha di bidang masing-masing.

“ Tidak usah, tidak usah turun semangatnya, harus tambah semangatnya. Karena kondisi ini sekali lagi memang harus kita hadapi,” imbuh Presiden menyemangati.

Menurut Presiden, bantuan modal kerja yang diberikan kali ini jumlahnya tidak besar yakni sekitar Rp2,4 juta dan meminta kepada para pengusaha untuk diterima sebagai tambahan modal kerja.

Untuk melihat efektivitas pemberian BMK tersebut, presiden Lebih lanjut, Presiden menyampaikan akan mengecek kembali 3 atau 4 bulan ke depan.

“ Insyaallah juga sudah berada pada kondisi yang normal lagi. Syukur lebih baik dari yang normal yang lalu, itu yang kita harapkan,” kata Jokowi.

Ditegaskan presiden, program ini baru dimulai dan diharapkan suatu saat jutaan pedagang kecil yang akan mendapat bantuan tersebut.(Sah)

3 dari 3 halaman

Realisasi Anggaran Covid-19 Langsung Naik Sehabis Jokowi `Ngomel`

Dream - Kejengkelan Presiden Joko Widodo pada kinerja anggota dalam penanganan Covid-19 langsung mendapat respons para menteri. Setidaknya anggaran untuk penanganan pandemik Corona di Indonesia langsung naik menjadi 4,7 persen atau senilai Rp87,5 triliun.

" Waktu Presiden viral itu, waktu itu masih sekitar 1,5 persen. Sekarang sudah mulai naik,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil dalam diskusi Breakfast Forum Strategi Pemerintah dan Dunia Usaha di Fase New Normal, Jumat, 10 Juli 2020.

Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan telah digunakan 6,71 persen dari alokasi Rp87,55 triliun.

Sementara relisasi anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 36,84 persen dari Rp203,90 triliun. " Ini karena programnya itu memang sudah jalan, jadi tinggal menambahkan aja,” ungkap Suahasil.

Di sektor K/L dan Pemda, anggaran penanganan Covid-19 yang sudah terealisasi mencapai 5,18 persen dari alokasi Rp106,11 triliun, UMKM 24,41 persen dari total alokasi Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi masih dalam proses dengan aplikasinya sebesar Rp 53,57 triliun, serta insentif usaha telah terealisasi 11,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 120,61 triliun.

“ Untuk bantuan sektoral Pemda sekitar udah sekitar 5 persen, UMKM udah sekitar 24 persen korporasi lagi kita urus, dan insentif pajak baru 11 persen,” kata dia.

(Sah, Liputan6.com)