Mahfud MD Buka Suara Soal Larangan LGBT

Reporter : Okti Nur Alifia
Kamis, 19 Mei 2022 15:00

Menurut Mahfud, ada ancaman pidana bagi pelaku LGBT dalam RUU KUHP.

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa larangan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sudah masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

" Sudah masuk di RKUHP dan pemerintah sudah punya sikap tetapi waktu itu tahun 2017, pemerintah, DPR itu didemo oleh LSM yang minta agar LGBT itu tidak dilarang. Lalu tertunda sampai sekarang. Kalau pemerintah sudah jelas, sudah menyampaikan," kata Mahfud di Nusa Dua, Bali, dikutip dari merdeka.com, Kamis 19 Mei 2022.

Menurut Mahfud, ada ancaman pidana bagi pelaku LGBT dalam RUU KUHP tersebut.

" Di RUKHP dipidana, di RKUHP sudah masuk bahwa LGBT itu dalam cara-cara tertentu dan ekspos tertentu dilarang dan ada ancaman pidananya. Kan begitu tapi waktu itu ribut. Iya ribut iya ditunda," imbuhnya.

1 dari 1 halaman

Mahfud menambahkan, dirumuskannya larangan LGBT pada RUU KUHP menurutnya sudah benar. Jika di kemudian hari setelah disahkan ada yang tidak setuju, dapat memperkarakannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

" Kalau saya sejak dulu (setuju) ya sudah itu sudah benar rumusannya. Kalau masih tidak setuju juga, nunggu kapan orang setuju di Indonesia. Maka disahkan saja, lalu nanti kalau tidak (setuju) iya berperkara saja ke MK dan dinilai oleh MK, kan sudah ada prosedurnya," ujarnya.

Menurut Mahfud, sudah 63 tahun LGBT dibahas. Jika di tingkat DPR ada yang setuju dan tidak, hal itu sudah biasa. Keputusan nantinya tetap ada di tangan MK.

" Memang sudah 63 tahun dibahas (LGBT). Menurut saya sudah, kalau memang tidak pantas dimasukkan biar dicoret oleh MK, kalau di DPR ada yang setuju atau tidak, sudah biasa, akhirnya harus diambil putusan lalu putusan akhirnya, yuridisnya biar MK," ujarnya.