Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Lukman Hakim Saifuddin menilai sweeping tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Dream - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyesalkan aksi sweeping atribut Natal oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Lukman menilai sweeping tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Tindakan sweeping bagi saya adalah tindakan yang semestinya tidak dilakukan karena bertentangan dengan peraturan dan Undang-undang kita," kata Lukman di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 19 Desember 2016.
menurut Lukman, pelanggaran terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melarang pengusaha memaksakan atribut non-Muslim kepada umat Muslim, harusnya ditangani menggunakan jalur hukum.
"Kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak mesti, menjadi kewajiban kita sebagai warga negara melaporkan atas nama hukum agar ditindak," ucap dia.
Meski begitu, bagi Lukman, sikap toleran terhadap perayaan agama lain menjadi keputusan penting. Sebab, Indonesia punya beragam penganut agama.
"Harapan saya, masyarakat dapat menghargai dan menghormati perayaan agama sesama saudara sebangsa," ucap dia.
Kasus sweeping atribut non-Muslim oleh ormas terjadi di Surabaya dan Bekasi. Ormas tersebut berdalih, perusahaan yang meminta karyawan Muslim menggunakan atribut non-Muslim melanggar fatwa MUI.