Guru Jenjang PAUD dan SD Dapat Prioritas Vaksin Untuk Tenaga Pendidik

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 24 Februari 2021 19:00
Guru Jenjang PAUD dan SD Dapat Prioritas Vaksin Untuk Tenaga Pendidik
Nadiem menargetkan pembelajaran tatap muka dapat dimulai pada tahun ajaran 2021/2022.

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan prioritas guru yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah guru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

" Prioritas vaksin dialokasikan untuk guru yang mengajar jenjang yang lebih muda dahulu. Dari jenjang PAUD, SD, dan SLB baru kemudian jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi," ujar Nadiem dalam peluncuran program vaksinasi untuk guru di SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Rabu 24 Februari 2021.

Nadiem menjelaskan pertimbangkan memprioritaskan guru PAUD dan SD dikarenakan para peserta didik di jenjang sekolah tersebut umumnya masih banyak yang kesulitan menjalankan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).

" Siswa jenjang PAUD dan SD membutuhkan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka," kata dia.

1 dari 5 halaman

Soal Belajar Tatap Muka

Melalui program vaksinasi bagi guru dan pendidik itu, Nadiem menargetkan pembelajaran tatap muka dapat dimulai pada tahun ajaran 2021/2022, meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dia menargetkan setidaknya lima juta guru sudah mendapatkan vaksinasi hingga akhir Juni 2021, di mana ketentuan distribusi vaksin tersebut mengikuti pola dan distribusi pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, jumlah keseluruhan guru dan tenaga pendidik di Tanah Air baik swasta maupun negeri sebanyak 5,5 juta orang.

 

2 dari 5 halaman

Diharapkan Jadi Angin Segar

Nadiem berharap, program tersebut merupakan angin segar bagi para guru yang sudah menunggu untuk bisa mengakselerasi pembelajaran tatap muka.

Program vaksinasi bagi para guru diluncurkan di SMAN 70 Jakarta, yang diikuti 650 perwakilan guru, dosen, tenaga kependidikan hingga pegiat pendidikan. Pelaksanaan vaksinasi bagi guru sendiri akan dikoordinasi masing-masing dinas kesehatan daerah.

Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Adapun jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan oleh dinas kesehatan/dinas pendidikan/kantor wilayah Kemenag masing-masing daerah.

Untuk mendapatkan vaksin, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika PTK tidak terdaftar, dapat menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi. Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.

(Sumber: Kemdikbud)

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

3 dari 5 halaman

Ketentuan Lengkap Surat Edaran Mendikbud Soal Peniadaan Ujian Nasional 2021

Dream - Ujian Nasional untuk tahun 2021 resmi ditiadakan dengan pertimbangan masih terjadinya penyebaran Covid-19. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim tanggal 1 Februari 2021.

" Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan," demikian bunyi poin satu SE tersebut.

Poin dua menyatakan karena UN dan ujian kesetaraan ditiadakan maka tidak menjadi syarat kelulusan. Juga tidak menjadi syarat untuk seleksi masuk jenjang pendidikan lebih tinggi.

Di poin tiga, pernyataan kelulusan murid ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator yang terpenuhi. Indikator tersebut yaitu menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang dijalankan sekolah.

4 dari 5 halaman

Pelaksanaan Ujian Sekolah

Pada poin empat, ujian yang diselenggarakan sekolah dijalankan dengan beberapa bentuk. Rinciannya, portofolio hasil evaluasi nilai rapor, nilai sikap/perilaku, prestasi yang diperoleh.

Kemudian dalam bentuk penugasan, tes luar jaringan (luring/offline) atau dalam jaringan (daring/online). Bisa juga dalam bentuk penilaian lain yang ditetapkan sekolah.

" Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi poin lima.

Poin enam memuat ketentuan penyetaraan kelulusan untuk peserta program Paket A, Paket B dan Paket C. Penyetaraan dilaksanakan dengan merujuk pada poin tiga SE tersebut.

5 dari 5 halaman

Indikator Kenaikan Kelas

Sedangkan poin tujuh berisi ketentuan terkait kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ujian akhir semester yang menggunakan cara yang tertuang dalam poin empat.

" Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh," demikian bunyi huruf b poin tujuh.

SE tersebut juga memuat ketentuan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada poin delapan, PPDB dilaksanakan sesuai Pemendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengan Kejuruan.

Sementara, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang kesulitan menjalankan mekanisme PPDB daring.

Sedangkan pada poin sembilan ditetapkan ketentuan yang tercantum dalam SE tersebut dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Menkes, dan Mendagri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Beri Komentar