Cegah Radikalisme, Ini Panduan MUI Soal Konten Islami

Pembuatan panduan itu dimaksudkan agar ajaran Islam yang damai dan moderat di Indonesia dapat terjaga.

Dream - Semakin banyak beredarnya konten-konten berbau ektrem dan radikal baik di media berbasis cetak atau pun elektronik semakin meresahkan masyarakat. Untuk menangani fenomena itu, Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) membuat panduan mengenai konten-konten Islami.

Menurut Sekretaris LPBKI-MUI Arif Fahrudin, pembuatan panduan itu dimaksudkan agar ajaran Islam yang damai dan moderat di Indonesia dapat terjaga.

" Agenda kami ingin menyelaraskan pandangan MUI dengan produsen konten keislaman baik cetak ataupun elektronik agar sesuai dengan ajaran Islam yang ramah atau Islam Wasathiyah," kata Arif kepada Dream, di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.

Untuk membantu panduan itu, LPBKI-MUI telah menyusun pedoman pentahsihan. Pedoman tersebut, menurut Arif, memiliki beberapa syarat item.

" Misalnya, konten itu tidak berada pada arah makar, konten itu tidak menyebar kebencian dan tidak menimbulkan adu domba," ucap dia.

Meski begitu, Arif menambahkan, proses pengawasan terhadap konten-konten itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan MUI. Sebab, lembaga para ulama itu memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, LPBKI-MUI menggunakan strategi pendekatan hulu.

" Untuk itu yang memungkinkan ialah pendekatan di hulu. Pada proses pra-produksi itu," ujar dia.

Dengan pengawasan pra-produksi konten hingga sebelum tayang, Arif berharap, penyebaran konten berbau radikal, ektrem, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat dikurangi.

" Pasca produksi kami perlu koordinasi dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Perpusnas dan dengan kepolisian serta dengan stake holder terkait," kata dia.

Tetapi, Arif menegaskan, MUI tidak bisa melakukan penindakan atas beredarnya konten-konten negatif itu. Sebab, MUI memiliki batasan dalam kasus beredarnya konten berbau radikal dan ideologi ekstrem.

" Batas kewenangan MUI hanya memberikan tausiyah, memberikan rekomendasi. Jika kemudian ada kesamaan dengan norma hukum yang berlaku, maka nantinya kami tidak akan memberikan tahsih dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah," ucap dia.

Selain itu, LPBKI-MUI dalam pernyataan sikapnya juga mengimbau seluruh organisasi masyarakat (ormas) untuk meningkatkan pendidikan Islam yang cinta damai dan rahmatan lil alamin. Bahkan, LPBKI-MUI berharap penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang merusak citra Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.