Libur Akhir Tahun, Pemprov DKI Pertimbangkan Lagi SIKM

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 24 November 2021 19:00
Libur Akhir Tahun, Pemprov DKI Pertimbangkan Lagi SIKM
SIKM sempat berlaku ketika masa libur Idul Fitri 1442 H.

Dream - Seiring dengan rencana Pemerintah menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan pengaktifan kembali Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). SIKM pernah menjadi syarat yang berlaku selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

" SIKM nanti akan kami pertimbangkan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dikutip dari Liputan6.com.

Sejauh ini, kata Riza, belum ada satu pun rencana yang sudah diputuskan berlaku selama PPKM Nataru. Seluruhnya masih dalam pembahasan, termasuk opsi pemberlakuan kembali SIKM.

" PPKM Level 3 ini hanya dalam satu minggu, nanti perlu diputuskan, nanti segera diumumkan," kata dia.

 

 

1 dari 5 halaman

Tak Mau Terulang

Pengaktifan SIKM jadi salah satu opsi untuk menekan mobilitas masyarakat. Menurut dia, langkah ini perlu diterapkan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19 dipicu tingginya mobilitas masyarakat.

" Setiap ada libur selalu saja diikuti oleh peningkatan penyebaran penularan Covid-19," kata Riza.

Sementara, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan status DKI Jakarta saat ini Level 1 yang diikuti dengan peningkatan mobilitas. Tingkat kenaikan mobilitas masyarakat terukur sebesar 40 persen.

© Dream
2 dari 5 halaman

Selama PPKM Level 3 Akhir Tahun, Seluruh Alun-Alun Tutup

Dream - Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Sejumlah pengetatan diterapkan untuk mencegah potensi orang berkerumunan dan menekan angka mobilitas.

Ketentuan itu resmi dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Salah satu hal yang diatur dalam inmendagri tersebut yaitu soal penutupan alun-alun di seluruh Indonesia.

" Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022," demikian bunyi ketentuan tersebut.

Selain itu, Pemerintah menerapkan rekayasa kondisi di lokasi yang berpotensi mengundang kerumunan. Para pedagang di pusat keramaian akan diawasi untuk memastikan mereka menerapkan jaga jarak.

Saat Natal, Pemerintah mengimbau perayaan dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Sedangkan pelaksanaan ibadah dapat dilakukan secara hybrid dengan sebagian jemaah berada di gereja dan lainnya berada di rumah.

 

3 dari 5 halaman

Pawai Dilarang, Mall Tak Boleh Gelar Perayaan Tahun Baru

Sedangkan untuk perayaan Tahun Baru 2022, Pemerintah mengimbau masyarakat berkumpul bersama keluarga di rumah, menghindari kerumunan, serta berkegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi memicu orang berkumpul dalam jumlah besar.

" Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan," lanjut instruksi tersebut.

Selama masa Nataru (Natal dan Tahun Baru), jam operasional mall atau pusat perbelanjaan diperpanjang. Semula mall boleh buka pukul 10.00-21.00 menjadi pukul 09.00-22.00 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 dengan kapasitas pengunjung dibatasi 50 persen.

" Meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM," lanjut instruksi tersebut.

Bioskop tetap boleh beroperasi dengan syarat menerapkan batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Demikian pula, kegiatan makan minum di restoran tetap dibolehkan selama pengunjung dibatasi 50 persen.

© Dream
4 dari 5 halaman

Seluruh Indonesia PPKM Level 3, Perayaan Tahun Baru Dilarang

Dream - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan sejumlah pembatasan akan kembali diberlakukan pemerintah akhir tahun nanti. Seluruh gelaran yang melibatkan banyak orang, seperti pesta peralihan tahun, akan dilarang.

" Itu kita larang, yang dibolehkan itu pesta old and new di tingkat keluarga saja," ujar Muhadjir, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jumlah peserta pesta pergantian tahun di lingkup kecil, kata Muhadjir, juga dibatasi. Pesta boleh dilakukan maksimal dengan 10 hingga 15 orang saja.

" Tapi kalau di hotel menggelar ramai-ramai, hura-hura, tidak boleh," kata dia.

Selain itu, gelaran di ruang terbuka yang berpotensi menciptakan kerumunan seperti pesta kembang api dan pawai tahun baru juga dilarang. Terkait sedangkan terkait aturannya sedang disiapkan Kapolri.

 

5 dari 5 halaman

Mekanisme PPKM Level 3 Akhir Tahun

Sedangkan mekanisme pelaksanaan PPKM akhir tahun nanti, terang Muhadjir, akan mengikuti regulasi yang ada. Lebih tepatnya akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

" Kita mengikuti PPKM yang sudah ada, karena itu regulasinya itu, pedomannya itu, seperti PPKM juga yakni nanti akan berpatokan pada surat edaran Mendagri," kata dia.

Lebih lanjut, untuk PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tidak akan berbeda dengan PPKM Level 3 yang sudah berjalan. Hanya saja, PPKM tersebut diterapkan sama di semua wilayah Indonesia.

" Semuanya sama, dan sedang kita seragamkan aturan-aturan yang masih belum sinkron, belum sama antara PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, ini sedang kita serasikan," ucap dia.

© Dream
Beri Komentar