Banyak harapan dari masyarakat agar terdapat kesamaan pandangan dalam penentuan awal-awal bulan Hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Dream - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penyatuan kalender Hijriah saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Banyak harapan dari masyarakat agar terdapat kesamaan pandangan dalam penentuan awal-awal bulan Hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
" Harapan publik, ekspektasi masyarakat akan perlunya kesamaan cara pandangan kita dalam menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah itu semakin besar. Persoalannya, apakah cara pandang umara ini sama dengan yang dilihat oleh ulama," ujar Lukman, dikutip Dream dari laman kemenag.go.id, Rabu, 8 Juli 2015.
Lukman mengatakan, perbedaan pandangan yang terjadi selama ini berpengaruh terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah menciptakan kesenjangan lantaran perbedaan Hari Raya Idul Fitri.
Pasalnya, menurut Lukman, umat Islam Indonesia memiliki tradisi yang tidak ditemukan di negara lain yaitu mudik. Sebagian besar umat Islam Indonesia telah mengatur rencana mudik, sehingga karena perbedaan pandangan terkait penetapan 1 Syawal dapat berpengaruh pada rencana mereka.
" Ini bahkan dalam hal-hal tertentu menyebabkan segala daya dan upaya yang disiapkan untuk menyikapi persoalan sosial kemasyarakatannya jauh lebih besar dibanding ibadah mahdlah-nya," kata dia.
Selanjutnya, terang Lukman, kemungkinan untuk kesamaan penetapan 1 Syawal terbuka lebar. Hal ini mengingat manfaat yang timbul akan jauh lebih besar.
" Manfaatnya jauh lebih besar kalau ini bisa disamakan. Dengan kata lain, banyak hal-hal potensi madlarat, potensi kemafsadatan yang bisa dihindari kalau kita bersama-sama memasuki 1 Syawal," ungkap dia.
Tetapi, Lukman mengakui pandangan ini merupakan pandangan umara. Sementara dia tidak mengetahui bagaimana kalangan ulama dalam melihat persoalan ini.
" Kami melihat persoalan ini harus diatasi secara lebih serius, arif, dan bijak. Karenanya halaqah semacam ini menjadi penting dalam rangka pemerintah bisa mendapatan masukan bagaimana sebenarnya pandangan para ulama dan pimpinan pondok pesantren dalam melihat persoalan ini," terang Lukman.
