Presiden Jokowi jengah dengan banyaknya informasi berisi ujaran kebencian di media sosial.
Dream - Penyebaran berita palsu termasuk fitnah di media sosial semakin sulit dikontrol. Pemerintah bahkan sampai menggelar sidang kabinet yang khusus membahas mengenai sosial media.
Demi memerangi persebaran berita palsu, Jokowi menggelar rapat khusus membahas kemungkinan penjeratan hukum bagi media sosial yang menyebarkan berita palsu.
Rapat ini melibatkan sejumlah menteri dan pejabat di antaranya seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PAN RB Asman Abnur, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Hadir pula Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.
"Media sosial harus dikembangkan ke arah hal-hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita," ujar Jokowi dalam rapat membahas masalah antisipasi perkembangan media sosial, dikutip dari setkab.go.id, Kamis, 29 Desember 2016.
Jokowi menyadari media sosial bisa membawa dampak positif maupun negatif. Tetapi, dalam beberapa waktu belakangan, dampak negatif justru lebih banyak muncul dengan banyaknya unggahan infomasi meresahkan, yang mengadu domba, serta memecah belah.
"Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif," kata Jokowi.
Selanjutnya, kata Jokowi, sejumlah unggahan negatif itu menggunakan bahasa-bahasa kasar seperti kosakata 'bunuh, bantai, gantung'. Jokowi menegaskan pernyataan semacam itu bukan merupakan ciri dari budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia.
Melihat fenomena tersebut, Jokowi meminta ada penegakan hukum yang tegas bagi media sosial maupun media online yang memuat berita provokatif.
"Kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," kata dia.
Di samping itu, Jokowi juga mendorong adanya gerakan literasi yang masif. Ini untuk menanamkan nilai edukasi serta menjaga etika dan keadaban dalam menggunakan media sosial.
"Gerakan ini penting untuk mengajak netizen untuk ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita," tutur Jokowi.(Sah)
