Raja Saudi Peringatkan Presiden Trump, Solusi Palestina Harus Adil!

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 8 September 2020 08:12
Raja Saudi Peringatkan Presiden Trump, Solusi Palestina Harus Adil!
Raja Salman menegaskan Saudi tetap pada solusi yang ditawarkan dalam Prakarsa Perdamaian Arab 2002.

Dream - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait isu Palestina. Sekutu Negeri Paman Sam di Timur Tengah itu menegaskan pihaknya tetap pada pendirian menghasilkan solusi yang adil atas konflik Israel-Palestina merujuk pada Prakarsa Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative) yang digagas Kerajaan Saudi pada 2002.

Melalui sambungan telepon, Raja Salman menyatakan menghargai langkah AS menjadi penengah atas kesepakatan bersejarah untuk normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel. Kesepakatan itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.

Namun Raja Salman tetap ingin solusi yang adil atas Palestina. Dalam Prakarsa Perdamaian Arab, Saudi bersama negara-negara Arab lain menyatakan normalisasi hubungan hanya bisa dijalankan dengan syarat Israel menarik diri sepenuhnya terhadap wilayah-wilayah yang direbut usai Perang Timur Tengah 1967.

Arab Saudi, tempat lahirnya Islam dan situs-situs suci Muslim, tidak mengakui Israel.

 

1 dari 5 halaman

AS Berharap Saudi Ikuti Langkah UEA

Di sisi lain, bulan ini Saudi telah mengizinkan wilayah udaranya dilintasi pesawat dari dan menuju UEA maupun Israel. Bahkan pesawat yang dioperasikan maskapai Israel juga dibolehkan melintas.

Penasehat Senior Presiden AS, Jared Kushner, berharap normalisasi hubungan dengan Israel seperti dijalankan UEA dapat ditiru Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Kushner juga sempat bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, untuk membicarakan kemungkinan tersebut.

Tetapi, sejauh ini belum ada sinyal baik dari Saudi maupun negara-negara Arab untuk mengikuti langkah UEA menormalisasi hubungan dengan Israel.

(Sah, Sumber: The Guardian)

2 dari 5 halaman

Damai dengan Israel, UEA Janji Wujudkan Negara Palestina Beribukota Yerusalem

Dream - Uni Emirat Arab mendapat kecaman akibat mengadakan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah negara menilai keputusan tersebut mengkhianati perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka.

Namun, UEA berusaha meyakinkan rakyat Palestina bahwa kesepakatan damai dengan Israel tidak akan mengorbankan Ramallah (Ibu Kota Palestina wilayah Tepi Barat). Abu Dhabi juga tetap pada komitmennya mendukung terwujudnya Negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem.

Berbicara dengan sekelompok warga Palestina yang tinggal di UEA, Menteri Luar Negeri Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menyatakan pertemuan dengan delegasi Israel tidak akan mengorbankan dukungan terhadap UEA terhadap perjuangan Rakyat Palestina.

" Sikap UEA tetap bersama negara-negara Arab menyerukan berdirinya Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," ujar Sheikh Abdullah.

3 dari 5 halaman

Tetap Bersama Negara-negara Arab

" Kami akan terus mendukung perjuangan Palestina berdasarkan pendirian bersejarah kami berasal dari keyakinan yang berakar dalam dan tak tergoyahkan serta tidak akan pernah berubah sebagai hasil dari pertimbangan apa pun," kata dia.

Sheikh Abdullah menjelaskan perjanjian damai yang terjalin antara UEA dengan Israel merupakan kebutuhan strategis untuk kawasan Timur Tengah.

" Kebutuhan strategis ini tidak akan mengorbankan dukungan kami untuk perjuangan Palestina dan hak-hak persaudaraan rakyat Palestina," ucap dia.

Pernyataan ini muncul setelah otoritas Palestina mengecam keras penerbangan pertama Tel Aviv menuju Abu Dhabi pekan lalu. Penerbangan tersebut membawa sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Israel untuk bertemu dengan pejabat UEA dan melakukan pembicaraan.

Sumber: Times of Israel

4 dari 5 halaman

Mufti Agung Yerusalem: Normalisasi UEA-Israel Tusukan bagi Rakyat Palestina

Dream - Mufti Agung Yerusalem, Syeikh Muhammad Hussein, mundur dari keanggotaan di Forum Perdamaian Muslim (FPPMS) yang bermarkas di Uni Emirat Arab. Pemicunya, organisasi tersebut mengeluarkan pernyataan dukungan atas perjanjian damai antara UEA dengan Israel.

" Normalisasi ini adalah tusukan dari belakang bagi rakyat Palestina dan umat Islam, dan pengkhiatan terhadap situs suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem," ujar Syeikh Hussein.

Sebelumnya, FPPMS mengeluarkan sikap dukungan terhadap perjanjian damai tersebut. Mereka mengklaim perjanjian tersebut menghentikan Israel mencaplok tanah Palestina dan mempromosikan perdamaian serta dialog ke seluruh dunia.

Sontak, pernyataan tersebut menuai banyak kecaman. Setelah mendapat banyak kritikan, FPPMS akhirnya menarik pernyataan itu dari laman resminya.

Ketika pejabat UEA menyatakan perjanjian yang terjadi sukses menghentikan langkah Israel mencaplok Tepi Barat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan sebaliknya. Netanyahu secara tegas menyatakan akan melanjutkan langkah Israel menduduki wilayah Palestina.

 

5 dari 5 halaman

Fatwa Larangan Muslim Ziarah Pakai Pesawat dari UEA

Syeikh Hussein langsung bereaksi begitu perjanjian damai UEA-Israel diumumkan. Dia mengeluarkan fatwa larangan bagi umat Islam untuk ziarah dan sholat ke Masjidil Aqsa jika terbang dengan pesawat dari kawasan UEA.

" Dilarang bagi umat Islam datang dengan pesawat dari UEA atau bukan dari UEA ke Bandara Lod (di Israel) yang kini bernama Bandara Ben Gurion untuk ziarah dan ibadah di Masjidil Aqsa," ucap Syeikh Hussein.

Syeikh Hussein menjadi orang kedua yang mundur dari FPPMS karena menentang perjanjian damai UEA-Israel. Tokoh sebelumnya yaitu aktivis Muslim Amerika, Aisha Al Adawiya.

Adawiya menegaskan topik normalisasi tidak pernah dibahas pada rapat-rapat terakhir organisasi. " Tidak ada kesepakatan apapun soal dukungan untuk normalisasi UEA dan Israel," kata dia tegas.

Sumber: Middle East Monitor

Beri Komentar