PMA Majelis Taklim Disusun Bersama Ormas Islam

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 13 Desember 2019 10:00
PMA Majelis Taklim Disusun Bersama Ormas Islam
Kemenag perlu definisi dan kriteria yang jelas mengenai majelis taklim.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) menjawab kritik lahirnya Peraturan Menteri Agam (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Direktur Penerangan Agama Islam M Juradi menegaskan bahwa PMA ini lahir dengan melibatkan sejumlah ormas Islam.

Juraidi mengatakan, ormas yang ikut serta dalam pembuatan PMA ini diantaranya, Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT), Forum Komunikasi Majlis Ta'lim (FKMT), Perhimpunan Majlis Ta'lim Indonesia (PMTI), Pergerakan Majlis Ta'lim (Permata), Hidmat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat, Aisiyah Muhammadiyah, dan Nasiyatul Aisiyah.

" Setelah pembahasan konsep, dilanjutkan dengan finalisasi, kemudian diharmonisasi dengan menghadirkan pihak Kemenkumham RI, dan Kemendagri. Jadi bukan ujug-ujug atau serta merta karena menyikapi suatu issue," kata Juraidi, Kamis, 12 Desember 2019.

" Kehadiran PMA 29/2019 lebih kepada kebutuhan akan data majelis taklim dan pembinaannya," ujar dia.

1 dari 5 halaman

Juraidi mengatakan, Kemenag perlu perlu definisi dan kriteria yang jelas untuk menghimpun data majelis taklim. Dia perlu kriteria yang jelas mengenai majelis taklim.

" Begitu juga MT yang diatur dalam PMA 29/2019, jelas kriterianya," ujar Juraidi.

Juraidi mencontohkan beda majelis taklim dan taklim. Menurutnya, jika ada orang berkumpul belajar agama berapa pun jumlahnya, di bawah pohon sekalipun tempatnya, itu bisa disebut taklim, tapi bukan majelis taklim.

Kriteria majelis taklim sudah disepakati termuat dalam PMA Nomor 29 Tahun 2019.

Selain soal kriteria, lanjut Juraidi, masalah yang muncul dalam pembahasan draft PMA terkait jumlah majelis taklim di Indonesia. Fakta saat ini, ada majelis taklim yang terdaftar di BKMT, namun mendaftar pula di FKMT. Bahkan, didata juga oleh HMTI, atau HIDMAT Muslimat NU.

2 dari 5 halaman

Menag Fachrul Razi Tak Akan Cabut Aturan Majelis Taklim

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, tidak akan mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim meski banyak yang mengkritiknya.

" Saya enggak ada niat sedikitpun untuk mencabut itu, sudah bagus," ujar Fachrul di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Dia menganggap kritik beberapa pihak terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa. Apalagi, kata dia, PMA Majelis Taklim dinilai bagus dan mendapat dukungan banyak pihak.

" Kalau yang suka, enggak dukung, pasti ada," ucap dia.

Fachrul meminta para pengkritik kebijakan tersebut membuktikan pasal mana yang menyebutkan pemerintah akan mengawasi majelis taklim.

" Pasal mana yang mengawasi, enggak ada pasal yang mengawasi," kata dia.

3 dari 5 halaman

Wamenag Minta Pengkritik Baca PMA Majelis Taklim

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi meminta para pengkritik kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim, membaca secara menyeluruh aturan tersebut.

" Ada nggak pasal-pasal yang semangatnya tadi disebutkan, pembatasan kemudian pengekangan, tidak ada. Saya mohon kepada para pengkritik untuk dibaca kembali PMA kami," ujar Zainut di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Zainut berujar, PMA itu lahir tujuan utamanya untuk memberikan dana bantuan kepada majelis taklim. Sebab, dalam aturannya majelis taklim masuk dalam pendidikan non-formal.

Menurutnya, dana bantuan itu perlu diberikan karena dana pendidikan termasuk salah satu yang terbesar yakni 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Untuk itu, Zainut membantah kalau regulasi majelis taklim merupakan sarana pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam berkumpul.

" Terlalu berlebihan kalau ada tuduhan-tuduhan kalau ini seperti ada pengekangan, pembatasan," ucap dia.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak mempermasalahkan apabila ada pro-kontra mengenai PMA majelis taklim.

" Saya kira perbedaan pendapat sah saja di dalam alam demokrasi," kata dia.

4 dari 5 halaman

PP Muhammadiyah: Pendataan Majelis Taklim Berlebihan

Dream - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai pendaftaran seluruh majelis taklim di Indonesia berlebihan.

" Majelis taklim untuk pendaftaran dan macam-macam tetapi kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan tidak nyambung juga," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 5 Desember 2019.

Menurut Haedar, alasan radikalieme untuk pendataan majelis taklim akan memunculkan stigma dan asumsi bahwa agama Islam menjadi sumber radikalisme.

" Problem radikalisasi yang punya potensi intoleran, kekerasan dan membenarkan kekerasan ekstrem maka muaranya jangan satu institusi. Kalau satu institusi yang ada di umat Islam apalagi majelis taklim itu nantikan asumsinya oh berarti umat Islam menjadi sumber dari radikalisme," kata dia.

Seharusnya, kata Haedar, problem mengenai radikalisasi tidak menjadikan pembatasan aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat.

" Alangkah bagusnya bahwa biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif keberagaman yang menciptakan damai, kemudian toleran dan memberi rahmat bagi lingkungan," ujar dia.

Sumber: Merdeka.com/Tri Yuniwati Lestari

5 dari 5 halaman

Wamenag: Masyarakat Tak Perlu Resah Pendataan Majelis Taklim

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, meminta masyarakat tidak resah dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Aturan ini, kata dia, untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag. Upaya ini juga ditujukan agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan data majelis taklim terarsip dengan baik.

" Terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kementerian Agama dalam melakukan koordinasi dan pembinaan," ucap Zainut, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2019.

Zainut mengatakan, pembinaan yang dimaksudkan yaitu pemberian penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.

" Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD," kata dia.

Beri Komentar