Rizieq Shihab Divonis Denda Rp20 Juta Kasus Kerumunan, Ini Alasan Hakim

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 27 Mei 2021 17:03
Rizieq Shihab Divonis Denda Rp20 Juta Kasus Kerumunan, Ini Alasan Hakim
Vonis yang dijatuhkan kepada Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Megamendung Bogor lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Dream - Terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan memicu kerumunan, Habib Rizieq Shihab, divonis denda Rp 20 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia dinyatakan bersalah atas terjadinya kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

" Menyatakan terdakwa Mohamad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar kekarantinaan kesehatan," ujar Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa.

Vonis yang dijatuhkan kepada Rizieq Shihab tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa berupa pidana kurungan selama 10 bulan dan denda Rp50 juta.

" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan denda Rp20 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 5 bulan," kata Hakim Suparman.

 

1 dari 5 halaman

Faktor Memberatkan dan Meringankan

Rizieq dinyatakan terbukti melanggar Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, Rizieq juga dinyatakan melanggar Keputusan Bupati Bogor Nomor 443 1479/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 27 Oktober 202o tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra-Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

" Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sama sekali mendukung Pemerintah dalam pencegahan Covid-19," kata Hakim Suparman.

Hal yang dianggap meringankan, Rizieq menepati janji tidak mendatangkan pendukung selama sidang berlangsung. Selain itu, posisi Rizieq sebagai tokoh agama yang dikagumi umat turut ditetapkan sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Terkait vonis ini, kuasa hukum Rizieq maupun jaksa menyatakan akan berpikir lebih dulu sebelum memutuskan untuk banding.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

2 dari 5 halaman

Kasus Kerumunan di Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut 2 Tahun Penjara

Dream - Eks Pimpinan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab, dituntut hukuman dua tahun penjara. Rizieq dituding bersalah lantaran memicu terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, yang melanggar protokol kesehatan untuk menekan Covid-19 pada 14 November 2020.

" Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib Rizieq Shihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semenara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," ujar Jaksa Penuntut Umum membacakan naskah tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari Liputan6.com.

Dalam tuntutan tersebut, JPU menyatakan Rizieq terbukti telah melakukan penghasutan yang membuat massa menghadiri acara pernikahan putrinya yang bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, acara tersebut memicu pelanggaran prokes pencegahan Covid-19 karena memunculkan kerumunan.

JPU menyatakan Rizieq melanggar Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

" Menyatakan Rizieq Shihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan," ucap JPU.

 

3 dari 5 halaman

5 Terdakwa Lain Dituntut Penjara 1 Tahun 6 Bulan

Dalam perkara ini, terdapat lima terdakwa lain selain Rizieq Shihab yaitu Haris Ubadillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi. Kepada lima terdakwa tersebut, JPU meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

JPU menilai kelima terdakwa turut membantu Rizieq melakukan penghasutan. Sehingga ribuan massa hadir dalam acara pada 14 November 2021 tersebut.

Padahal, saat itu pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan. Kasus harian yang tercatat di bulan-bulan tersebut masih sangat tinggi sehingga dikhawatirkan kerumunan yang terjadi dapat memicu meluasnya pandemi Covid-19.

" Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan," kata JPU.

4 dari 5 halaman

Bima Arya Dapat Informasi Keberadaan Habib Rizieq dari Nomor Misterius

Dream - Wali Kota Bogor, Bima Arya, bersaksi dalam persidangan Habib Rizieq Shihab, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI). Dia memberikan kesaksian terkait kasus dugaan menghalangi kerja Satgas Covid-19 Kota Bogor di Rumah Sakit UMMI.

Bima menjelaskan kronologi kasus yang menimpa Habib Rizieq dalam perkara ini. Menurut Bima, kejadian itu bermula pada Kamis, 26 November 2020.

Kala itu, dia mendapatkan informasi terkait keberadaan Habib Rizieq yang sedang jalani perawatan di RS UMMI Bogor. Dia kemudian menggelar rapat dengan Kadinkes Bogor hingga Forkopimda setempat.

" Kami membahas langkah-langkah terkait dengan pencegahan penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor saat itu. Karena kasus sedang terus meningkat jadi kami harus mengambil langkah-langkah yang strategis dan cepat," kata Bima dalam persidangan, Rabu 14 April 2021.

5 dari 5 halaman

Sempat Koordinasi dengan Dirut RS UMMI

Majelis hakim kemudian mempertegas pernyataan Bima. Hakim bertanya sumber informasi yang memberi tahu Bima tentang keberadaan Habib Rizieq di RS UMMI.

" Informasi dari pusat dari nomor yang tidak saya kenal. Bahwa ada keberadaan Habib Rizieq Shihab di Kota Bogor tepatnya yaitu di RS UMMI," tutur Bima.

Namun Bima dalam persidangan tidak merinci soal informasi dari nomor tak dikenal tersebut. Bima hanya menjelaskan, usai mendapatkan informasi tersebut, dia melakukan koordinasi kepada Dirut RS UMMI, Andi Tatat.

Beri Komentar