Dokumen itu diduga hilang di masa kepemimpinan SBY.
Dream - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menyerahkan salinan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan SBY melalui mantan menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat konferensi pers yang digelar di Kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.
"Copy ini akan kami kirim ke Presiden Jokowi dan kami akan terus mencari salinan aslinya," kata Sudi, Selasa, 25 Oktober 2016.
Sudi memastikan, salinan naskah TPF kematian Munir merupakan salinan dari dokumen otentik. Dengan demikian, kasus kematian Munir dapat dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi.
Adapun naskah asli yang ditanyakan Kejaksaan Agung, Sudi mengatakan, akan ditelusuri keberadaannya.
Kasus kematian aktivis HAM Munir resmi kembali dibuka setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ke Kementerian Sekretaris Negara pada 10 Oktober 2016. KIP memutuskan, agar pemerintah segera membuka hasil temuan TPF.
Tetapi, belakangan dokumen yang konon telah diserahkan pada masa pemerintahan Presiden SBY itu tidak ditemukan. Komentar itu diungkapkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Menurut Prasetyo, dokumen itu diduga hilang pada masa pemerintahan sebelumnya.
Dua hari lalu, SBY melalui akun Twitter-nya akan membuka semua dokumen, catatan, dan ingatan atas apa yang dilakukan pemerintah pada saat dia menjabat dalam menangani kasus kematian Munir. (Ism)
