Tak hanya kantor pajak, Menkeu juga menggandeng sejumlah bank.
Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (amnesty pajak). Menkeu akan membuka semua kantor pajak untuk memberikan layanan amnesty pajak.
Mulai September 2016, pelayanan tak amnesty bisa diperoleh di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 33 Kantor Wilayah DJP yang akan melayani Wajib Pajak (WP) lintas Kanwil/nasional.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyiapkan 207 Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang turut menjadi points of service.
“Semula kita hanya di 341 Kantor Pelayanan Pajak. Sekarang sudah di seluruh kantor DJP, 33 kanwil dan 207 KP2KP kita tambahkan. Plus, kita tambahkan di beberapa perbankan seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI dia punya counter khusus,” jelas Sri Mulyani mengutip laman Kemenkeu.go.id.
Selain di dalam negeri, pemerintah juga membuka 3 points of service di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Konsulat Jenderal RI Hongkong, dan KBRI Inggris. Tiga lokasi ini akan merupakan bagian dari perluasan saluran informasi dan layanan Amnesti Pajak di luar negeri.
Sri Mulyani berharap, layanan maksimal dari aparat pahak ini bisa meminimalisir beberapa kendala yang dihadapi oleh WP untuk melakukan Amnesti Pajak. Salah satunya adalah kendala WP hanya bisa mengajukan Amnesti Pajak di KPP terdaftar. (Sah)
