Akun Twitter TMC Polda Metro Hapus Cuitan Ambulans Bawa Batu

Polisi Belum Membeberkan

      View this post on Instagram

‪02:14 #Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto.‬

A post shared by TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro) on Sep 25, 2019 at 12:18pm PDT

Viral Wanita Telepon Nomor Darurat 400 Kali Ngaku Sakit, Faktanya Bikin Emosi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan, ambulans itu diamankan saat berada dekat Gardu Tol Pejompongan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

" Ya benar (ada ambulans milik Pemprov DKI Diamankan," ujar Argo saat dikonfirmasi, Kamis 26 September 2019.

Selain ambulans, polisi juga turut mengamankan sopirnya untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut. Meski demikian polisi belum memberi informasi mengenai temuan batu dan bensin tersebut.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati, mengaku belum mengetahi alasan polisi mengamankan ambulans ini.

" Belum tahu sebentar ya," kata Yudi dikutip dari Merdeka.com.

Yudi mengatakan, pihaknya masih ingin memastikan apakah benar ambulans tersebut milik ambulans puskesmas Pademangan.

" Saya cari data dulu ya, belum ketemu bagaimana hasilnya karena belum ada konfirmasi dari Polda," ucap dia.

Ambulans Pemprov DKI Diamankan Polisi

Dream - Aparat kepolisian mengamankan ambulans berlogo Pemprov DKI Jakarta saat aksi unjuk rasa pelajar di gedung DPR RI semalam. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, ambulans itu diamankan saat berada dekat Gardu Tol Pejompongan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. 

" Ya benar (ada ambulans milik Pemprov DKI Diamankan)," ujar Argo saat dikonfirmasi, Kamis 26 September 2019.

Selain itu, polisi juga turut mengamankan sopir yang membawa ambulans tersebut.

" (Sopir) Diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan," ucap dia.

Meski demikian, Argo tidak menjelaskan mengenai identitas sopir ambulans. Dia tak merinci berapa banyak orang yang turut diamankan.

Beredar informasi di Instagram @tmcpoldametro lima ambulans berlogo Pemprov DKI Jakarta itu digunakan untuk membawa batu dan bensin. Meski demikian, dalam video yang dibagikan tak terdapat barang bukti yang tersorot.

Berikut video Ambulans Berlogo Pemprov DKI

      View this post on Instagram

‪02:15 #Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto.‬

Sopir Ambulans Turunkan Jenazah di Tengah Jalan Gegara Tak Diberi Tambahan Uang Bensin

A post shared by TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro) on Sep 25, 2019 at 12:20pm PDT

(ism, sumber: Instagram @tmcpoldametrojaya)

Biaya Pengobatan Korban Aksi Demonstrasi Ditanggung Dinkes DKI

Dream - Kabid Humas Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Agus W Susetyo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan mahasiswa yang menjadi korban saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI.

" Biaya perawatan itu dijamin oleh dinas kesehatan sepenuhnya," ujar Agus di RSPP, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Agus berujar, pengelola RSPP berfokus pada proses penyembuhan pasien. Total, RSPP menerima 90 mahasiswa dari berbagai daerah, tiga diantaranya saat ini masih dirawat secara intensif dan salah satunya harus mendapat perawatan di ruang ICU.

" Kami dari RSPP hanya berkomitmen untuk memberikan penanganan terbaik kepada ketiga pasien ini," kata dia.

Ketiga pasien itu mengalami luka trauma benturan benda tumpul. Meski demikian, RSPP tidak dapat menjelaskan penyebab luka tersebut secara pasti.

Selain itu, RSPP juga tak bisa mengungkapkan identitas ketiga mahasiswa yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi kemarin. RSPP menegaskan pengungkapkan identitas harus melalui persetujuan dari keluarga.

" Sementara 3 orang ini laki-laki dengan usia 1 orang 19 tahun dan yang 2 orang 20 tahun," kata Direktur RSPP, dr. Kurniawan Iskandarsyah.

Pengesahan 5 RKUHP Ditunda, Wiranto: Demonstrasi Nggak Penting Lagi

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menilai aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dipersoalkan publik.

Wiranto mengatakan DPR sepakat menunda pengesahan lima RUU seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan.

" Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah, untuk lebih mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-undang pemasyarakatan, KUHP itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi," kata Wiranto, Selasa, 24 September 2019.

Wiranto mengatakan, sebaiknya mahasiswa atau masa aksi menyampaikan pendapat melalui jalur yang lebih terhormat ketimbang turun ke jalan berunjuk rasa.

" Yakni dialog yang konstruktif baik dengan DPR, nanti DPR yang akan dilantik atau pemerintah," ucap dia.

Pada akhir masa jabatannya, DPR menjadwalkan akan mengesahkan delapan RUU. Namun, hanya tiga beleid yang disahkan, yakni RUU KPK, RUU MD3, dan RUU Tata Cara Pengelolaan Pembuatan Undang-Undang.

Dalam sejumlah aksi, massa diketahui tidak hanya menuntut kepada DPR untuk tidak mengesahkan RUU yang sudsh ditunda itu, tapi juga membatalkan RUU KPK.

Tapi, RUU untuk lembaga anti rasuah itu sudah keburu disahkan oleh wakil rakyat.