Bahlil: Sidang Kabinet Bahas Program Prabowo, Termasuk Makan Siang Gratis

Bahlil: Sidang Kabinet Bahas Program Prabowo, Termasuk Makan Siang Gratis

© Kecurigaan Bahlil terhadap gerakan para civitas akademika 2024 maverick

© Bahlil ungkapkan ada dua hal yang memperbesar peluang menang dari paslon 02 2024 maverick

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut membahas sejumlah program paslon Prabowo-Gibran saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satunya, makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.

"Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal,"

© Kecurigaan Bahlil terhadap gerakan para civitas akademika 2024 maverick

Menurut Bahlil, tak perlu ada tim transisi untuk memuluskan program Prabowo-Gibran. Pasalnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi? Jadi yang ada itu pemantapan melanjutkan yang sudah bagus. Yang belum bagus kita lakukan perbaikan, dalam rangka melengkapi visi misi Prabowo-Gibran,"

© Dream

Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi Pilpres 2024. 

Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.

" Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangannya, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," tutur Bahlil.

" Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," imbuhnya.

© Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun. 2024 maverick

Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Jokowi mengatakan RAPBN 2024 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

"Rencana kerja pemerintah. Kebijakan dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,"

Kendati demikian, kata dia, penyusunan RAPBN 2025 tetap harus menunggu hasil hitung suara Pilpres 2024 yang dirilis KPU. Pasalnya, Jokowi menuturkan RAPBN 2025 dijalankan oleh presiden terpilih 2024-2029.

" Ini kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karens menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tutur dia.