Beda Respon Kubu Prabowo Vs Ganjar Soal Film Dirty Vote

Beda Respon Kubu Prabowo Vs Ganjar Soal Film Dirty Vote

© TKN Antisipasi Putusan DKPP Dijadikan Peluru Serang Legalitas Pencalonan Gibran 2024 maverick

© Dituding Inkompeten di Film Dirty Vote, Bawaslu Buka Suara X @Dandhy_Laksono

Dream - Dirty Vote, sebuah film dokumenter tentang kecurangan Pemilu 2024, memicu polemik. Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menganggap film itu berisi fitnah. Sedangkan kubu Tim Pemenangan Nasional alias TPN Ganjar-Mahfud sebaliknya.

Pakar Hukum

Film Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai tayang di akun Youtube Dirty Vote pada Minggu 11 Februari 2024.

Sutradara Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, menyebut filmnya sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terutama beberapa hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,”

© Dream

kata Dandhy.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyatakan film Dirty Bote berisi fitnah.

" Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib, dikutip dari Liputan6.com, Senin 12 Februari 2024.

Menurutnya, film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Respon TPN Ganjar-Mahfud

Sedangkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta TKN untuk tidak gampang baper apalagi sampai akan membawanya ke jalur hukum.

“Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian,”

Todung menambahkan, tindakan lapor melapor tidak sehat untuk masa depan demokrasi bangsa dan tidak mendidik.

“Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi dan jangan kita membuat set back dalam demokrasi kita,” katanya.