Puan Maharani Pamer DPR Telah Selesaikan 64 UU Sejak 2019

Puan merinci produk legislasi yang telah dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah diantaranya adalah Komisi I sebanyak 6 UU, Komisi II dan wakil pemerintah sebanyak 26 UU, Komisi III dan wakil pemerintah 6 UU, Komisi V dan wakil pemerintah 1 UU.

Kemudian Komisi VI dan wakil pemerintah 5 UU, Komisi VII dan wakil pemerintah 1 UU, Komisi IX dan wakil pemerintah 1 UU, Komisi X dan wakil pemerintah 2 UU, Komisi XI dan wakil pemerintah sebanyak 5 UU.

Selanjutnya, Puan juga membeberkan penyelesaian UU yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Badang Anggaran (Banggar) DPR, dan Panitia Khusus (Pansus) DPR.

“ Badan Legislasi dan wakil pemerintah telah menyelesaikan 7 undang-undang. Badan Anggaran dan wakil pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan wakil pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang," kata Puan.

Puan menyampaikan, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

“ DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan RUU tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat,” ujar Puan.

Gaji PNS Tahun 2024 Diusulkan Naik 8% dan Pensiunan 12%, Ini Alasan Pemerintah

Dream - Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2023 untuk abdi negara di kantor pusat dan daerah sebesar 8 persen. Selain PNS aktif, pemerintah juga bakal menaikkan penghasilan pensiuan sebesar 12 persen.

" Diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Parpiurna DPR RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangannya, Jokowi menyampaikan usulan kenaikan gaji tersebut dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif.

Menurut Jokowi, reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

" Pelaksaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna," ujar Presiden.

Kenaikan gaji PNS tahun 2024 ini merupakan kabar gembira bagi para PNS. Pemerintah terakhir kali memutuskan menaikkan gaji PNS pada tahun 2019 lalu.

Saat itu pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melansir Liputan6.com, berdasarkan lampiran PP disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500).

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200).

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).