DPR, Pemerintah, dan Asosiasi Pengemudi Sepakat Bentuk Tim untuk Kebijakan Zero ODOL 2027

Pentingnya kebijakan ini demi keselamatan pengguna jalan dan perlindungan infrastruktur dari kerusakan akibat beban berlebih.

DPR RI bersama pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara menyepakati pembentukan tim gabungan guna merumuskan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dijadwalkan berlaku penuh mulai 2027. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat lintas sektor yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembentukan tim teknis ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak serta menyusun langkah-langkah implementasi kebijakan Zero ODOL secara terstruktur dan bertahap. Ia menegaskan pentingnya kebijakan ini demi keselamatan pengguna jalan dan perlindungan infrastruktur dari kerusakan akibat beban berlebih.

“ Tadi disampaikan oleh Mensesneg bahwa Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Kami di DPR berperan sebagai fasilitator agar dalam proses transisi ini tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Dasco dalam konferensi pers.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara.

Menhub Dudy menyatakan dukungan atas langkah DPR yang berupaya menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan para pengemudi logistik. Menurutnya, tim teknis akan mengkaji aspek-aspek penting seperti kapasitas angkut kendaraan, standar muatan barang, ketentuan perizinan, hingga pendekatan edukatif kepada para pelaku transportasi.

“ Kita menyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL. Beberapa hal yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti. Rapat yang diinisiasi DPR ini sangat baik untuk menciptakan transportasi yang aman dan berkelanjutan,” ujar Dudy.

Dari pihak pengemudi, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menyatakan bahwa mereka siap mendukung kebijakan Zero ODOL demi terciptanya kepastian hukum dan keselamatan berkendara.

" Pada intinya kami para pengemudi sudah sepakat, dan bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal penerapan Zero ODOL 2027. Kami ingin ada kepastian hukum, perlindungan, dan juga edukasi agar transisi ini tidak menjadi beban sepihak," tegasnya.

Dampak dan Permasalahan ODOL

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, lebih dari 60 persen kendaraan angkutan barang di Indonesia masih tergolong ODOL pada tahun 2024. Kerusakan jalan akibat kendaraan-kendaraan tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp43 triliun setiap tahunnya, baik dari biaya perbaikan infrastruktur maupun kerugian sosial akibat kecelakaan lalu lintas.

Selain merusak jalan, kendaraan ODOL juga menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang 2023, terdapat lebih dari 1.200 kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan over dimensi dan overload, terutama di jalur distribusi utama seperti Pulau Jawa dan Sumatera.

Melalui program Zero ODOL 2027, pemerintah menargetkan terciptanya sistem transportasi logistik nasional yang lebih aman, efisien, dan sesuai standar keselamatan. Kebijakan ini juga akan terhubung dengan sistem digital pengawasan kendaraan serta program peremajaan infrastruktur jalan nasional.

Tahapan Kebijakan Zero ODOL

Tim teknis yang akan dibentuk dijadwalkan mulai bekerja pada triwulan terakhir 2025. Berikut tahapan rencana implementasi:

• 2025–2026: Penyusunan aturan teknis, sosialisasi, dan pelaksanaan uji coba di jalur logistik utama.

• 2026: Penerapan terbatas di sektor-sektor krusial seperti tambang, material bangunan, dan logistik berat.

• 2027: Penerapan penuh kebijakan Zero ODOL di seluruh jaringan jalan nasional.

DPR dan pemerintah optimistis bahwa dengan melibatkan pengemudi dan pelaku industri logistik secara aktif, kebijakan ini akan berdampak positif terhadap keselamatan lalu lintas dan profesionalisme sektor logistik yang menjadi pilar penting perekonomian nasional.