Hari Ini BEM Seluruh Indonesia Geruduk Istana, Desak Jokowi Cabut UU Cipta Kerja

Pemerintah, kata Bagas, menghalalkan segala cara untuk menyurutkan gelombang penolakan dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Salah satunya dengan meminta universitas melarang mahasiswa demo hingga aksi represif aparat.

" Misalnya saja melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), pemerintah mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa dengan mengeluarkan surat nomor 1035/E/KM/2020 yang berisi tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Surat tersebut di keluarkan pada 9 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Dirjen Dikti Prof Nizam," jelas Bagas.

" Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja," sambungnya.

Tututan Mahasiswa

Pihaknya bakal mengusung sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan dalam aksi nanti siang. Adapun tuntutannya adalah:

1. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020
2. Mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja
3. Mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.
4. Mengajak Mahasiswa Seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan.

Sumber: Merdeka.com

Prabowo Subianto: Demo Rusuh UU Cipta Kerja Ditunggangi Pihak Asing

Dream - Aksi penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang berakhir kericuhan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Aksi yang dipicu pengesahan UU pada sidang paripurna DPR RI Senin, 5 Oktober 2020 sore memicu pro dan kontra di masyarakat dan dunia maya.

Menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang berakhir kericuhan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang sengaja menunggangi berbagai aksi tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Prabowo menyebut pihak asing menjadi dalang dari aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang berujung rusuh tersebut.

" Banyak hoaks di mana-mana. Hoaks ini ingin menciptakan kekacauan. Saya berkeyakinan ini dari luar negeri. Ada kekuatan asing, negara-negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo dalam wawancara Courtessy DPP Gerindra, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 13 Oktober 2020.

Pendemo Termakan Hoaks

Prabowo sendiri menilai rakyat yang melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah itu justru belum membaca keseluruhan isi aturan yang baru disahkan itu.

Ia menuding para pedemo itu termakan hoaks atau kabar bohong yang sengaja disebarkan berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja ini.

" Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo belum baca hasil omnibus law itu. Dan banyak hoaks. Banyak hoaks dimana-mana," kata pria yang telah tiga kali bertarung sebagai kandidat dalam Pilpres tersebut.

80 Persen Kepentingan Buruh Sudah Diakomodasi

Prabowo menegaskan, partai Gerindra termasuk yang paling keras menyuarakan aspirasi buruh, tani, nelayan saat Omnibus Law dibahas di parlemen.

" Ada buktinya, rekamannya, Fraksi Gerindra yang paling banyak bertemu tokoh-tokoh buruh," jelasnya.

Prabowo memastikan, dari sejumlah permintaan yang diajukan, 80 persen sudah diakomodasi di Omnibus Law.

Meminta Buruh Tidak Emosional

Lebih lanjut, Prabowo meminta para buruh tidak emosional dan terpicu membuat aksi massa. Apalagi sampai muncul aksi vandalisme.

Ia mengecam pembakaran sarana umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat dari uang rakyat.

Dia tidak yakin pembakaran tersebut dilakukan oleh para mahasiswa yang berdemo. Prabowo yakin ada kelompok bayaran yang dibiayai asing untuk memicu aksi kekerasan tersebut.

" Coba anak-anak itu pikirkan. Saya tidak yakin ya itu dari anak-anak mahasiswa atau pemuda, ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Tidak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan, demokrasi itu boleh demo. masa bakar milik rakyat," kata Prabowo.

Sumber: Liputan6.com