Indikator Kematian Dikeluarkan dari Data Penanganan Covid-19

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 11 Agustus 2021 09:53

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut beralasan terjadi distorsi data akibat adanya persoalan pada proses penginputan.

Dream - Indikator kematian tidak akan lagi ada dalam data penanganan Covid-19. Pemerintah memutuskan mengeluarkan data tersebut lantaran terjadi masalah pada proses pengimputan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keputusan ini diambil dari hasil evaluasi data penanganan Covid-19 nasional. Menurut Luhut, ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi kasus kematian dalam beberapa pekan.

" Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," ujar Luhut saat konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Luhut menyatakan pihaknya terus bekerja melakukan harmonisasi data. Langkah ini dilakukan dengan memperbaiki aplikasi Silacak dan membentuk tim khusus.

" Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir," kata dia.

1 dari 5 halaman

Bentuk Tim Khusus

Tim ini akan bekerja melakukan perbaikan data setelah meninjau kondisi di lapangan. Luhut mengatakan cara ini pernah dia terapkan untuk menangani kasus di Yogyakarta.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Saat ini, kata Luhut, terjadi peningkatan kepatuhan menerapkan prokes, termasuk testing dan tracing serta capaian vaksinasi.

" Saya terima kasih juga kepada TNI, Polri, pemda, semua pihak, mahasiswa, anak-anak muda kita yang telah bahu membahu bekerja untuk menyukseskan ini," kata dia.

2 dari 5 halaman

Ini `Kemewahan` yang Didapat Pengunjung Sudah Divaksin Jika Makan di Restoran

Dream - Pemerintah telah menetapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Aplikasi tersebut memuat informasi terkait vaksinasi pengguna yang dapat digunakan untuk berkegiatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat untuk masuk ke mall maupun restoran. Nantinya akan berlaku screening dengan aplikasi tersebut sebelum masuk mall untuk menentukan pengunjung sudah divaksin atau belum

" Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan mereka yang belum vaksin," ujar Budi dalam konferensi pers disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Budi mengibaratkan kelonggaran tersebut seperti restoran dengan fasilitas ruang merokok. Ketentuan seperti ini berlaku untuk masyarakat yang sudah divaksinasi.

" Jadi kalau yang sudah divaksin mungkin semejanya bisa berempat, bisa buka masker," kata dia.

3 dari 5 halaman

Protokol Ketat Bagi Yang Belum Divaksin

Sedangkan pengunjung belum divaksin tidak mendapatkan pelonggaran. Mereka tetap diharuskan menjalankan protokol yang lebih ketat.

" Yang belum vaksin mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan terbuka," kata Budi.

Budi melanjutkan hal-hal seperti ini akan diterapkan pada enam kegiatan utama mulai perdagangan (modern dan tradisional), kantor dan kawasan industri, transportasi (darat, laut, udara), pariwisata (termasuk hotel dan event), keagamaan, dan pendidikan.

" Arahan Beliau (Jokowi) bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan itu bisa praktis, bisa juga digital berbasis information technology, dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari," ucap Budi.

4 dari 5 halaman

6 Sektor Ini Akan Jadi Pilot Proyek New Normal Berbasis Teknologi di Indonesia

Dream - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memaksa masyarakat untuk mulai hidup berdampingan melalui pola hidup baru.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan Pemerintah bakal menyusun roadmap jika Covid-19 belum juga berhenti dalam beberapa tahun lagi. Roadmap tersebut diperlukan agar protokol kesehatan dapat benar-benar melindungi dari penularan Covid-19.

" Jadi arahan Bapak Presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan," ujar Budi dalam konferensi pers disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sambil menyusun roadmap tersebut, Budi menyatakan pemerintah akan menjalankan pilot project penerapan protokol kesehatan berbasis digital. Mekanisme ini akan dijalankan di enam aktivitas utama.

5 dari 5 halaman

Enam Aktivitas Utama

Enam aktivitas utama tersebut yaitu perdagangan baik perdagangan modern seperti mall atau departemen store maupun perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko kelontong. Kedua yaitu kantor dan kawasan industri.

Ketiga, transportasi darat, laut, udara. Keempat yaitu pariwisata, hotel, maupun event.

Aktivitas utama kelima yaitu keagamaan. Sedangkan keenam yaitu pendidikan.

Budi juga menyatakan Jokowi telah memutuskan PeduliLindungi akan menjadi aplikasi dasar. Mulai pekan depan, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi mall untuk menerapkan sertifikasi digital sebagai syarat masuk mall.

" Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara di mana sekarang sudah merasakan setiap kali kita check in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital," kata dia.

Nantinya, kata Budi akan ada screening sebelum masuk mall. Ini untuk menentukan status seseorang sudah tervaksinasi atau belum.

" Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan mereka yang belum vaksin," ucap Budi.